Masa Jabatan Bakal Habis, Duterte Setuju Jadi Wakil Presiden Filipina

VIVA – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah setuju untuk menjadi calon wakil presiden dari partai politik yang berkuasa dalam pemilihan umum 2022, kata partai PDP-Laban pada Selasa.

Langkah itu meletakkan dasar bagi pemimpin untuk tetap berkuasa di luar masa jabatannya.

Partai PDP-Laban membuat pengumuman menjelang pertemuan majelis nasional pada 8 September.

Partai tersebut juga diharapkan mendukung ajudan Duterte dan senator petahana Christopher "Bong" Go untuk menjadi kandidat presidennya dalam pemilihan umum Filipina pada 2022.

Duterte telah membuat "pengorbanan" dan mengindahkan "seruan rakyat", kata Wakil presiden eksekutif dari partai PDP-Laban Karlo Nograles dalam sebuah pernyataan.

Di Filipina, presiden dibatasi satu kali masa jabatan enam tahun dan masa jabatan Duterte akan berakhir pada Juni 2022.

Namun, pencalonan diri Duterte sebagai wakil presiden dalam pemilu 2022 dipandang oleh para pengamat politik sebagai pintu belakang ke kursi kepresidenan.

Nograles mengatakan langkah itu akan "menjamin kelangsungan program pemerintah selama lima tahun terakhir", termasuk yang dimaksudkan untuk mengatasi peredaran obat-obatan terlarang.

Para kritikus Duterte meyakini bahwa dia dapat membuat permainan untuk mempertahankan kekuasaan melalui kursi nomor dua di negara itu, dengan mengambil alih sebagai presiden jika sekutunya Go menang dan kemudian mengundurkan diri.

Duterte, yang menggambarkan dirinya sebagai presiden yang tanpa keinginan untuk berkuasa, dalam beberapa kesempatan mengatakan dia ingin Go menjadi penggantinya.

Dukungan Duterte untuk Go pada 2019 telah membantu Go menjadi senator, yakni sebuah jabatan yang ia emban di samping tugasnya sebagai ajudan pribadi Duterte.

Go telah menjadi asisten terdekat pria berusia 76 tahun itu sejak akhir 1990-an, yakni saat Duterte menjadi anggota kongres yang mewakili Kota Davao di selatan Filipina.

"Saya masih tidak tertarik (di kursi kepresidenan)," kata Go, yang memimpin komite kesehatan senat, kepada Reuters.

"Urusan vaksin dulu, sebelum politik," tambahnya.

Duterte mengatakan dia ingin melindungi dirinya dari kemungkinan tindakan hukum saat dia telah meninggalkan kantor kepresidenan.

Tindakan hukum itu dapat termasuk kemungkinan penyelidikan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Jaksa ICC telah meminta lampu hijau untuk meluncurkan penyelidikan formal atas pembunuhan yang dilakukan selama Duterte berperang melawan tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. (Ant/Antara)