Bantuan bagi Warga Sydney Terdampak COVID Hampir Rp8 Juta per Minggu

Warga Sydney yang kehilangan waktu kerja lebih dari 20 jam akan mendapatkan tambahan bantuan uang A$150, atau sekitar Rp1,6 juta, per minggu. Sehingga total bantuan yang diterima menjadi A$750 atau sekitar Rp8 juta per minggu.

Sedangkan warga yang kehilangan waktu kerja di bawah 20 jam akan mendapatkan tambahan A$75, atau sekitar Rp800 ribu, per minggu. Total mereka akan mendapat A$450 (Rp4,8 juta) per minggu.

Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison hari Rabu (28/7), setelah Kota Sydney dan wilayah lainnya di negara bagian New South Wales (NSW) memutuskan untuk memperpanjang 'lockdown' hingga 28 Agustus.

Bantuan bencana pandemi juga akan diperluas bagi warga yang selama ini menerima tunjangan kesejahteraan, seperti tunjangan generasi muda atau tunjangan untuk pengasuh.

Mereka akan menerima bantuan A$200, atau lebih dari Rp2 juta seminggu jika kehilangan lebih dari delapan jam kerja.

Bantuan tersebut akan diberikan tanpa mempengaruhi tunjangan yang mereka terima selama ini.

"Prioritasnya adalah memastikan kehadiran pemerintah untuk mendukung mereka yang membutuhkan," ujar PM Morrison.

"Karena inilah tugasnya kita, kita akan jalani lockdown, dan di sisi lain akan kembali berdiri dengan kuat. Itulah yang kita alami tahun lalu," jelasnya.

Tambahan bantuan akan disalurkan mulai awal minggu depan, tapi PM Australia mengatakan bantuan akan tersedia mulai minggu pertama jika 'lockdown' terjadi lagi di masa depan.

Sejalan dengan skema bantuan keuangan 'JobKeeper'

PM Morrison mengatakan kebijakan ini akan membebani pemerintah federal sekitar A$750 juta, atau lebih dari Rp8 miliar seminggu.

Jumlah bantuan bencana saat ini sama dengan bantuan sebelumnya,  yaitu 'JobKeeper', tapi Perdana Menteri menolak untuk memberlakukan kembali skema yang telah dihentikan itu.

"Itu bukan solusi yang tepat untuk masalah yang kita hadapi sekarang," kata PM Morrison.

"Kami tidak berurusan dengan wabah pandemi di seluruh Australia. Yang kita lakukan sekarang ini fokus pada di mana kebutuhan itu diperlukan, sehingga bisa diterapkan dan diberhentikan setiap saat," katanya.

"JobKeeper tidak memiliki fleksibilitas seperti itu," tambahnya.

PM Morrison juga memperkirakan rencana pembayaran dapat berubah kembali sewaktu-waktu.

"Anda ingat tahun lalu JobKeeper bukanlah pengumuman pertama kami. Itu pengumuman ketiga kami," katanya.

Pmerintah NSW dan Pemerintah Federal Australia juga mengumumkan tambahan pembayaran untuk kalangan pengusaha, dengan nilai mencapai A$100.000 per minggu untuk bisnis yang terdampak namun tetap mempertahankan staf mereka.

Pengusaha di Sydney bingung soal bantuan

Sementara itu, kalangan pengusaha di Sydney mengatakan pembayaran bantuan keuangan dari pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan.

Pembayaran 'JobSaver COVID-19' yang ditujukan untuk pengusaha di negara bagian itu, dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha karena proses aplikasi yang rumit dan membingungkan.

Bahkan pengusaha yang telah berhasil melalui proses aplikasi masih harus menunggu uang tunai yang sangat dibutuhkan.

Direktur firma akuntan PRS Partners, Nathan Durrant, menyebutkan melamar bantuan 'JobSaver' telah membuat frustrasi para akuntan dan klien mereka.

"Kami merasa kesulitan tanpa adanya panduan yang jelas untuk memastikan bahwa klien kami memenuhi kriteria atau tidak," kata Nathan.

Dia mengatakan kriteria kelayakan untuk pembayaran dukungan masih membingungkan.

Misalnya, tidak jelas apakah kerugian 30 persen dalam omzet usaha, dari tahun anggaran 2020, didasarkan pada metode akuntansi tunai atau akrual.

Dengan kata lain, apakah perhitungan ini didasarkan pada uang tunai untuk layanan yang diberikan, atau hanya berupa faktur yang dapat diproses beberapa minggu dari sekarang?

"Jadi, ada rasa frustrasi di kalangan klien," katanya.

“Mungkin industri yang paling berat tantangannya adalah industri konstruksi. Sebagian besar dari mereka akan memberikan layanan berdasarkan faktur," tambah Nathan.

Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Departemen Keuangan mengatakan kepada ABC, "Semua usaha, termasuk perusahaan jasa keuangan, dapat mengajukan 'JobSaver' jika mereka memenuhi persyaratan."

Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC NEWS di sini dan di sini