Tegangnya Voting Putuskan Sidang Kedua Pemakzulan Trump Lanjut

Sebanyak 56 suara berbanding 44 suara anggota Senat AS menyatakan pada Selasa (09/02) bahwa proses pemakzulan kedua terhadap mantan Presiden AS Donald Trump bisa dilanjutkan dan sah secara konstitusional.

Pemungutan suara itu menjadi penanda persidangan bersejarah. Sidang Senat ditunda hingga hari ini Rabu (10/02) tak lama setelah pemungutan suara ditabulasikan.

Meskipun sebagian besar anggota Senat memberikan suara sesuai arah partainya, namun enam anggota Senat dari Partai Republik memberikan suara yang berbeda. Bill Cassidy, anggota Senat perwakilan Louisiana bergabung dengan lima anggota Senat Partai Republik lainnya dalam keputusan penting ini dan sepakat melanjutkan pemakzulan Trump.

Namun, mantan pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell dari Kentucky menentang keputusan ini. Dia sebelumnya telah menunda persidangan pemakzulan pertama hingga Trump tidak lagi menjabat.

Dengan hanya enam anggota Senat dari Partai Republik yang melanggar kesepakatan partainya, Partai Demokrat menghadapi perjuangan berat untuk meyakinkan 11 orang senator Partai Republik lainnya agar sepakat memvonis Trump bersalah.

Trump menghadapi tuduhan "penghasutan pemberontakan," terkait penyerangan massa pendukungnya ke Gedung Parlemen AS, Capitol, pada 6 Januari. Anggota Senat dari Partai Demokrat mengatakan Trump telah menghasut massa.

Anggota Senat dari Partai Demokrat dan banyak ahli konstitusi mengatakan tidak ada "pengecualian Januari" yang diatur dalam konstitusi untuk melindungi presiden yang masa jabatannya telah berakhir, jika presiden itu melakukan pelanggaran yang berpotensi untuk dimakzulkan.

Sementara anggota Senat dari Partai Republik berpendapat bahwa persidangan itu inkonstitusional karena Trump tidak lagi menjabat.

Apa yang dibicarakan saat pembukaan persidangan?

"Kasus ini didasarkan pada fakta yang jelas," kata anggota parlemen AS Maryland Jamie Raskin, yang memimpin penuntutan pemakzulan dari Partai Demokrat.

Dalam pernyataan pembukaannya, Raskin menolak gagasan "pengecualian bulan Januari" itu.

"Ini semacam ‘‘undangan‘‘ bagi presiden untuk melakukan apa pun yang ingin dia lakukan sebelum masa jabatannya berakhir," katanya. Kemudian Raskin menunjukkan video ketika massa pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol AS.

Pengacara Trump, Bruce Castor, berpendapat bahwa pemakzulan tidak lagi diperlukan karena Trump telah turun dari jabatannya sesuai hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) AS dan oleh karena itu "objek konstitusi telah tercapai".

Pengacara David Schoen mengatakan bahwa "persidangan pemakzulan" akan "memecah warga AS menjadi dua kubu," seraya menuding Partai Demokrat menuntut pengadilan pemakzulan karena dipicu oleh "politik partisan" dan "kebencian dan ketakutan."

Hasil apa yang diharapkan?

Sebagian besar anggota Senat dari Partai Republik telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan memberikan suara untuk pemakzulan Trump. Ini berarti, kemungkinan mantan presiden AS itu akan terbebas dari tuntutan pemakzulan karena butuh mayoritas dua pertiga suara untuk memutuskan pemakzulan. Dalam kasus ini, setidaknya 17 anggota Senat dari Partai Republik harus memutuskan Trump bersalah.

Sidang diperkirakan akan lebih singkat dari tuntutan pemakzulan pertama Trump, yang memakan waktu tiga minggu. Dalam beberapa laporan media AS disebutkan bahwa persidangan dapat diselesaikan paling cepat minggu depan.

Tim pengacara Trump menegaskan mantan presiden itu tidak bersalah dan berdebat bahwa Trump dilindungi oleh kebebasan berbicara ketika dia meminta pendukungnya untuk "berjuang sekuat tenaga" untuk membatalkan kekalahannya dalam Pilpres AS.

Sembilan anggota parlemen dari Partai Demokrat telah dipilih oleh Ketua DPR AS Nancy Pelosi untuk memperdebatkan kasus Trump di tingkat Senat. Tim hukum Trump akan diberi waktu yang sama untuk menanggapi tuntutan ini.

Trump adalah presiden AS pertama yang dihadapkan pada tuntutan pemakzulan dan diadili dua kali. Sidang pemakzulan Trump yang dimulai pada Selasa (09/02) juga menjadi yang pertama bagi mantan presiden.

pkp/gtp (AP, AFP)