Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan Darurat Bahas Kudeta Myanmar

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan bertemu pada Selasa (2/2) untuk membahas perkembangan terkini dan tanggapan internasional atas kudeta militer di Myanmar.

Utusan PBB untuk Inggris, yang memegang jabatan presiden bergilir Dewan pada Februari, mengatakan bahwa ia berharap diadakannya sebuah “diskusi sekonstruktif mungkin”.

Dewan akan “meninjau berbagai tindakan yang didasarkan pada gagasan untuk menghormati keinginan rakyat yang diperlihatkan dalam pemungutan suara, dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil,” kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward kepada wartawan.

“Kami ingin mempertimbangkan langkah-langkah yang akan membawa kami ke tujuan tersebut,” kata Woodward, seraya menambahkan bahwa hingga kini belum ada langkah-langkah spesifik yang dibahas.

Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar mengatakan kepada DW bahwa komunitas internasional harus bertindak “dalam bahasa yang dimengerti oleh junta Myanmar”.

“Dari pengalaman sebelumnya kami tahu bahwa mereka memahami bahasa sanksi ekonomi,” kata Andrews. “Anda tidak seharusnya menggulingkan demokrasi yang masih sangat muda. Anda tidak seharusnya menyerang seluruh orang dengan kudeta militer,” tambahnya.

“Apa yang terjadi di Myanmar adalah sebuah penahanan yang sangat sistematis terhadap orang-orang yang percaya pada demokrasi, yang telah memajukan hak asasi manusia. Mulai dari penahanan terhadap para pemimpin pemerintah Aung San Suu Kyi dan banyak rekannya dalam penggerebekan pada Senin (1/2) dini hari, pemutusan komunikasi kemarin [pada Minggu] di seluruh negeri, sampai penahanan terhadap para pemimpin yang bisa meningkatkan oposisi di jalanan. Jadi ini adalah kudeta yang sebenarnya. Mereka telah mengunci negara ini,” kata pelapor khusus PBB itu.

Presiden AS Joe Biden pada Senin (1/2) mengancam akan memberikan sanksi baru terhadap Myanmar, menambah daftar panjang pemimpin dunia yang mengecam kudeta tersebut.

Biden mengkritik aksi militer tersebut sebagai sebuah “serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum”.

“Hal ini membuat dibutuhkannya tinjauan segera atas hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat,” ujar Biden seraya menambahkan “Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang”.

Masih harus dilihat bagaimana anggota Dewan, Cina, dan Rusia akan bertindak dalam pertemuan tersebut.

Kedua kekuatan dunia tersebut diketahui sebagian besar melindungi Myanmar dari tindakan signifkan oleh Dewan, menyusul tindakan keras militer pada 2017 yang menyebabkan lebih dari 700.000 Muslim Rohingya di Myanmar melarikan diri ke Bangladesh.

Bersama dengan Prancis, Inggris dan AS, Rusia dan Cina sama-sama memiliki hak veto di Dewan.

Cina sejauh ini menolak mengritik kudeta itu dan malah meminta semua pihak untuk “menyelesaikan perbedaan”.

Militer Myanmar merebut kekuasaan negara dalam sebuah kudeta tak berdarah. Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya yang terpilih secara demokratis ditangkap.

Militer juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, yang memicu kemarahan internasional.

Para jenderal militer membenarkan kudeta tersebut dengan menuduh bahwa pemilihan pada November yang membuat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi menang telak itu dicurangi.

Aksi militer itu terjadi hanya beberapa jam sebelum parlemen yang baru terpilih dijadwalkan bersidang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara lain telah meminta militer untuk menghormati hasil pemilihan, dengan mengatakan bahwa penangkapan Suu Kyi dan para pemimpin lainnya merupakan sebuah “keprihatinan besar”.

gtp/pkp (AFP, Reuters, AP)