Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer, Internet di Myanmar Terganggu

VIVA – Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan tokoh senior lainnya dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditahan dalam sebuah penangkapan yang diduga sebagai sebuah kudeta militer.

Kabar penangkapan ini dikonfirmasi Juru bicara Partai NLD, Myo Nyunt. Dia mengatakan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya ditangkap pada dini hari.

"Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer sedang melakukan kudeta," kata Myo Nyunt dilansir ChannelNewsAsia, Senin, 1 Februari 2021.

Penangkapan ini ditengarai buntut dari ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer, sehingga menimbulkan ketakutan akan kudeta setelah pemilu Myamnar yang diklaim militer curang.

Seorang anggota parlemen NLD, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan salah satu dari mereka yang ditahan adalah Han Thar Myint, seorang anggota komite eksekutif pusat partai.

Menurut laporan media setempat, akses internet dan telepon di ibu kota Naypyitaw hilang sejak Senin pagi waktu setempat. Televisi MRTV yang dikelola pemerintah mengalami gangguan teknis dan tidak bisa menyiarkan program. Sementara militer dikerahkan di luar Balai Kota di kota utama Yangon.
 
"Karena kesulitan komunikasi saat ini, kami dengan hormat ingin memberi tahu Anda bahwa program reguler MRTV dan Radio Myanmar tidak dapat disiarkan," katanya dalam sebuah postingan di halaman Facebook-nya.

Ada juga laporan bahwa koneksi data seluler dan beberapa layanan telepon terganggu di kota utama Myanmar, Yangon.

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, 75, berkuasa setelah menang telak dalam pemilihan umum tahun 2015 yang mengikuti beberapa dekade tahanan rumah dalam perjuangan untuk demokrasi yang mengubahnya menjadi ikon internasional.

Posisi internasionalnya rusak gara-gara kasus eksodus ratusan ribu Rohingya ke pengungsian dari negara bagian Rakhine barat Myanmar pada tahun 2017, tetapi sosok Suu Kyi masih tetap populer di Myanmar.

Partai yang dipimpin Suu Kyi, NLD, menang telak dalam pemilihan November lalu, mengalahkan partai pro-militer.

Militer Myanmar pada Sabtu, mengatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum setelah pernyataan mereka awal pekan lalu yang menimbulkan kekhawatiran akan kudeta.

Komisi pemilihan Myanmar telah menolak tuduhan militer atas kecurangan suara, dengan mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk mempengaruhi kredibilitas pemungutan suara.

Sesuai konstitusi Myanmar, militer memiliki 25 persen kursi di parlemen dan kontrol dari tiga kementerian utama dalam pemerintahan Aung San Suu Kyi.