Korut Tingkatkan Persenjataan Nuklir, Korsel Minta Bantuan Biden

Parlemen Korea Utara akhirnya menyetujui keputusan yang dibuat dalam kongres partai yang berkuasa - Partai Buruh - di mana pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjanji untuk meningkatkan kemampuan persenjataan nuklirnya dan menetapkan rencana untuk menyelamatkan kondisi perekonomian yang melemah.

Kantor Berita Pusat Korea Utara (KNCA) melaporkan pada Senin (18/01) bahwa anggota Majelis Rakyat Tertinggi selama sidang pada hari Minggu (17/01) dengan suara bulat mendukung rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan yang diusung selama kongres Partai Buruh yang berakhir pekan lalu.

Majelis juga menyetujui perombakan besar Kabinet, yang mana Kim sempat dikritik karena kegagalan terkait kebijakan ekonominya. KCNA mengatakan enam dari delapan perdana menteri Kabinet diganti.

Perdana Menteri Korea Utara Kim Tok Hun, yang memimpin kabinet sejak Agustus setelah pendahulunya dipecat, mengatakan bahwa "kesalahan serius" telah diamati saat Kabinet merancang rencana pembangunan lima tahun yang rampung akhir tahun lalu. Kim Jong-un dilaporkan tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Tingkatkan persenjataan nuklir

Sebelumnya, selama kongres Partai Buruh, Kim menyerukan akselerasi nasional sebagai upaya untuk membangun persenjataan militer yang dapat menargetkan AS serta negara-negara sekutu AS di Asia, dan juga mengumumkan daftar rencana jangka panjang aset militer canggih baru antara lain rudal balistik antarbenua, kapal selam bertenaga nuklir, satelit mata-mata, dan senjata nuklir taktis.

Dalam kongres tersebut, Korea Utara juga memamerkan beberapa aset militer strategisnya yang paling canggih dalam parade militer pada Kamis (14/01) malam pekan lalu, salah satunya rudal balistik baru yang dirancang untuk kapal selam.

Sejumlah pengamat menilai, saat ini Kim jelas mencoba menekan pemerintahan AS yang akan datang - pemerintahan Joe Biden - yang mewarisi diplomasi nuklir yang gagal dari Presiden Donald Trump. AS menolak untuk mencabut sanksi untuk Korea Utara sama halnya Korea Utara yang menolak langkah denuklirisasi.

Presiden Korea Selatan Moon Jae In mengatakan pada hari Senin (18/01), presiden terpilih AS Joe Biden harus mengadakan pembicaraan dengan Korea Utara untuk menindaklanjuti langkah-langkah yang telah dilakukan Presiden Donald Trump dengan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Biden diharapkan dapat memecah kebuntuan yang berkepanjangan dalam negosiasi yang bertujuan untuk melucuti presenjataan nuklir Korea Utara dan program rudal balistiknya dengan imbalan keringanan sanksi AS.

Moon, yang telah menawarkan untuk menjadi penengah antara Pyongyang dan Washington, mengatakan akan mencari kesempatan awal untuk mempromosikan isu Korea Utara sebagai prioritas kebijakan luar negeri Biden, sehingga Biden bisa menindaklanjuti kesepakatan yang pada awalnya dicapai oleh Trump dan Kim pada KTT bersejarah di Singapura, Juni 2018.

"Pelantikan pemerintahan Biden akan memberikan titik balik untuk memulai dialog AS-Korea Utara yang baru, dan Dialog Selatan-Utara, untuk melanjutkan pencapaian yang telah dibuat di bawah pemerintahan Trump," kata Moon dikutip dari kantor berita Reuters, Senin (18/01).

rap/hp (AP, Reuters)