Donald Trump Dimakzulkan untuk Kali Kedua, Apa Maknanya?

Dewan Perwakilan Rakyat AS memakzulkan Presiden Donald Trump atas "hasutan pemberontakan" dalam kerusuhan di Gedung Capitol pekan lalu.

Sepuluh anggota Partai Republik memihak Demokrat untuk memakzulkan presiden dengan jumlah hitungan suara 232-197.

Trump adalah presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan sebanyak dua kali, atau dituduh melakukan kejahatan oleh Kongres.

Trump, yang merupakan anggota Partai Republik, kini akan menghadapi persidangan di Senat, di mana jika terbukti ia bisa menghadapi larangan menjabat lagi.

Tetapi dia tidak harus mundur dari Gedung Putih sebelum masa jabatannya berakhir dalam satu minggu karena Senat saat ini sedang reses.

Trump akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari, setelah kalah dalam pemilihan November lalu dari kandidat Partai Demokrat Joe Biden.

DPR, yang kini dikendalikan Demokrat, melaksanakan pemungutan suara pada hari Rabu (13/01) menyusul perdebatan sengit yang berlangsung selama beberapa jam. Pasukan Garda Nasional bersenjata berjaga-jaga di dalam dan di luar Capitol.

Biro Investigasi Federal, FBI, telah memperingatkan kemungkinan adanya unjuk rasa bersenjata yang direncanakan di Washington DC dan semua 50 ibu kota negara bagian AS menjelang pelantikan Biden pekan depan.

Dalam sebuah video yang dirilis setelah pemungutan suara di Kongres, Trump meminta para pendukungnya untuk tetap damai tetapi dia tidak merujuk pada fakta bahwa ia telah dimakzulkan. "Kekerasan dan vandalisme tidak memiliki tempat di negara kita... Tidak ada pendukung sejati saya yang akan mendukung kekerasan politik," katanya, dengan nada yang tampak berupaya untuk menjaga perdamaian.

Tuduhan pemakzulan bersifat politis, bukan pidana. Presiden dituduh oleh Kongres menghasut penyerbuan Capitol dengan pidatonya pada 6 Januari di Washington.

Trump mendesak para pendukungnya untuk membuat suara mereka didengar "secara damai dan patriotik", tetapi juga untuk "berjuang sekuat tenaga" melawan pemilihan telah dicuri-klaim yang tidak tepat.

Menyusul pernyataan Trump, para pendukungnya menyerbu Capitol, memaksa anggota parlemen untuk menangguhkan pengesahan hasil pemilu. Bangunan itu diisolasi dan lima orang tewas.

Pasal pemakzulan menyatakan bahwa Trump "berulang kali mengeluarkan pernyataan tidak benar yang menegaskan bahwa terjadi penipuan dalam hasil pemilihan presiden dan hasilnya tidak boleh diterima".

Dalam pasal pemakzulan itu disebut Trump kemudian mengulangi klaim ini dan "dengan sengaja membuat pernyataan kepada orang banyak yang mendorong dan diperkirakan mengakibatkan tindakan-tindakan tidak sesuai hukum di Capitol", yang berujung pada kekerasan dan hilangnya nyawa.

"Presiden Trump sangat membahayakan keamanan Amerika Serikat dan lembaga-lembaga pemerintahannya, mengancam integritas sistem demokrasi, mengganggu transisi kekuasaan secara damai, dan membahayakan cabang pemerintahan yang setara."

Pekan lalu, 139 anggota Partai Republik menolak menerima hasil pemilu 2020 dan kekalahan Trump.

Para anggota Kongres membuat pernyataan-pernyataan mendukung dan menentang pemungutan suara di ruangan yang sama tempat mereka bersembunyi di bawah kursi-kursi dan mengenakan masker gas ketika perusuh mencoba memaksa masuk pekan lalu.

Ketua DPR Nancy Pelosi, seorang anggota Demokrat, mengatakan kepada DPR, "Presiden Amerika Serikat menghasut pemberontakan ini, pemberontakan bersenjata melawan negara kita bersama.

"Dia harus pergi. Ia adalah bahaya yang nyata dan jelas bagi bangsa yang kita cintai ini."

Anggota Kongres Demokrat Julian Castro menyebut Trump sebagai "orang paling berbahaya yang pernah menduduki Ruang Oval".

Sebagian besar Partai Republik tidak berusaha untuk membela retorika Trump, sebaliknya beralasan bahwa telah melampaui peradilan biasa dan menyerukan kepada Demokrat untuk membatalkannya demi persatuan nasional.

"Memberhentikan presiden dalam jangka waktu sesingkat itu akan menjadi kesalahan," kata Kevin McCarthy, politikus Partai Republik paling senior di DPR.

"Itu tidak berarti presiden bebas dari kesalahan. Presiden memikul tanggung jawab atas serangan hari Rabu di Kongres oleh massa perusuh."

Jim Jordan, seorang anggota Republik perwakilan Ohio, menuduh Demokrat sembarangan memecah belah negara demi mengejar balas dendam politik.

"Ini persoalan menarget presiden Amerika Serikat," kata Jordan. "Ini selalu tentang menarget presiden, apa pun yang terjadi. Hal itu sebuah obsesi."

Di antara anggota partai Republik yang mendukung untuk memakzulkan Trump adalah Liz Cheney, anggota peringkat ketiga di Partai Republik.

Perwakilan Wyoming itu, yang merupakan putri dari mantan Wakil Presiden Dick Cheney, mengatakan bahwa "tidak pernah ada pengkhianatan yang lebih besar dari seorang presiden". Ia merujuk tentang kerusuhan Capitol

Donald Trump kembali mencatat sejarah, kali ini sebagai presiden pertama yang dimakzulkan dua kali.

Setahun lalu, langkah pemakzulan itu ditentang oleh Partai Republik. Kali ini, segelintir kelompok konservatif mendukung langkah tersebut. Ini mencerminkan tidak hanya pentingnya momen ini, tetapi juga menurunnya pengaruh presiden di hari-hari terakhir pemerintahannya.

Pemakzulan menyiapkan persidangan di Senat bagi Trump, yang sekarang tampaknya ditakdirkan untuk berlanjut hingga hari-hari awal kepresidenan Joe Biden, dan demikian menciptakan tantangan lain bagi presiden yang akan datang. Ini juga akan menambah bahan dalam perdebatan yang sedang berlangsung di antara Partai Republik tentang arah yang diambil partai mereka di hari-hari mendatang.

Partai tersebut berada di jalur yang terbagi dalam dua arah yang sangat berbeda.

Di satu sisi adalah kesetiaan yang berkelanjutan pada merek politik milik presiden - yang menciptakan koalisi pemilih baru yang menghasilkan kedudukan di Gedung Putih dan Kongres pada tahun 2016, tetapi kehilangan keduanya pada tahun 2020.

Di sisi lain adalah masa depan yang tidak pasti - tetapi yang bebas dari gaya debat dan retorika presiden yang unik - kata-kata kasar tanpa disaring yang bahkan diyakini oleh banyak orang Republik sekarang berkontribusi pada kerusuhan Capitol pekan lalu.

Pemakzulan akan menuju ke Senat, yang akan menjalankan persidangan untuk menentukan kesalahan presiden.

Mayoritas suara sebanyak dua pertiga diperlukan untuk menghukum Trump, yang berarti setidaknya 17 anggota Republik harus memihak Demokrat di majelis tinggi yang berisikan 100 kursi-terbagi rata antara kedua partai.

Sebanyak 20 anggota Senat Republik berpandangan terbuka untuk menghukum presiden, New York Times melaporkan pada hari Selasa (12/01).

Jika Trump dinyatakan bersalah oleh Senat, anggota kongres dapat mengadakan pemungutan suara lagi untuk memblokirnya agar tidak mencalonkan diri lagi. Trump telah mengisyaratkan ia berencana untuk mencalonkan diri lagi pada tahun 2024.

Tetapi persidangan tidak akan dimulai dalam sisa satu pekan terakhir Trump menjabat.

Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Mengingat aturan, prosedur, dan preseden Senat yang mengatur persidangan pemakzulan presiden, tidak ada peluang bahwa persidangan yang adil atau serius dapat diselesaikan sebelum Presiden terpilih Biden dilantik pekan depan. "

Dia mengatakan akan lebih baik melayani kepentingan bangsa jika Kongres berfokus pada transisi kekuasaan yang aman dan tertib untuk pemerintahan Biden yang akan datang.

McConnell juga mengatakan dalam sebuah catatan kepada rekan-rekannya bahwa dia belum membuat keputusan akhir tentang pilihannya.

Tidak ada presiden AS yang pernah dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan. Trump dimakzulkan oleh DPR pada 2019 tetapi dibebaskan oleh Senat. Begitu pula Bill Clinton pada tahun 1998 dan Andrew Johnson pada tahun 1868.