Pemerintah Jepang Pertimbangkan Keadaan Darurat untuk Tokyo

Media Jepang, Kyodo News melaporkan, sejumlah persiapan sedang dilakukan untuk memberlakukan keadaan darurat di wilayah Tokyo mulai hari Jumat (08/01) hingga satu bulan ke depan.

Pemerintah kota Tokyo dan tiga prefektur sekitar, mendesak seluruh warga untuk menahan diri tidak pergi tamasya dan melakukan kegiatan tidak penting lainnya setelah jam 8 malam. Selanjutnya mulai hari Jumat (08/01) mendatang, semua restoran diharuskan tutup selama keadaan darurat diberlakukan.

Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura, yang bertanggung jawab atas penanganan virus corona, mengatakan pemerintah akan membuat keputusan tentang keadaan darurat "sesegera mungkin" setelah mendengarkan keterangan para ahli.

Jepang mencatat rekor 4.520 kasus baru pada 31 Desember, sekitar setengahnya berasal dari sekitar kota Tokyo. Namun di saat yang sama, Perdana Menteri Yoshihide Suga menolak untuk melakukan tindakan yang lebih keras.

Suga tidak menyebut kapan pemerintah akan memutuskan, atau pembatasan apa yang akan diberlakukan kemudian hari. Tetapi berkaca pada pengalaman sebelumnya saat keadaan darurat diberlakukan pada musim semi lalu selama lebih dari sebulan, sekolah dan bisnis yang tidak penting diwajibkan tutup.

Apa yang sedang terjadi?

Dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut, ratusan ribu postingan di Twitter menyatakan kekecewaan dan kebingungan.

"Pagi ini, berita mengatakan sudah 200 hari menuju Olimpiade, dan sore harinya, mungkin akan ada pengumuman keadaan darurat. Apa yang terjadi?" kata pemilik akun Mii Mama.

Sejak pandemi merebak, Jepang telah mencatat lebih dari 245 ribu kasus dan sekitar 3.600 kematian. Suga menghadapi tantangan tersendiri untuk menjadi tuan rumah Olimpiade di Tokyo pada musim panas ini, yang sempat tertunda pada tahun 2020.

Meski begitu, Suga mengulangi janjinya untuk tetap melanjutkan persiapan Olimpiade dan mengatakan program vaksinasi harus segera dimulai pada akhir Februari.

Belum ada aturan baku

Hingga saat ini sebagian besar daerah di Jepang lebih mengandalkan penutupan sukarela dibandingkan penguncian wilayah seperti yang dilakukan negara-negara lain. Tetapi di sisi lain Suga mengungkapkan pemerintahnya akan mengajukan RUU ke parlemen untuk lebih banyak menerapkan batasan, termasuk pemberian hukuman.

Suga juga mengatakan pemerintah Jepang akan mempertimbangkan menaikkan kompensasi maksimum bisnis, yang menyetujui jam kerja lebih pendek, dengan 20.000 yen (Rp 2,6 juta) per hari.

ha/as (Reuters)