Tentara Pengawal Duterte Disuntik Vaksin COVID-19 yang Belum Berizin

VIVA – Pasukan Keamanan Kepresidenan (PSG), yang bertugas melindungi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah menerima suntikan vaksin COVID-19, menurut pejabat setempat. Meskipun vaksin yang disuntikkan itu belum ada izin persetujuan dari Kementerian Kesehatan Filipina soal uji dan efektivitasnya untuk penanganan COVID-19.

"PSG memberikan vaksin COVID-19 kepada personelnya yang melakukan operasi keamanan dekat dengan Presiden," kata kepala unit Brigadir Jenderal Jesus Durante dalam sebuah pernyataan, tanpa menyebutkan berapa banyak yang mendapatkan obat tersebut.

Sementara, Presiden Duterte, menurut juru bicaranya, Harry Roque, belum divaksinasi. Tapi Duterte tidak masalah dengan tentara pengawalnya yang diberi suntikan vaksin COVID-19 lebih dulu untuk keamanan mereka sendiri.

Selama pertemuan yang disiarkan televisi dengan pejabat kesehatan pada hari Sabtu lalu, Duterte mengatakan hampir semua tentara telah disuntik. Filipina telah menerima vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh China National Pharmaceutical Group (Sinopharm).

Rooque menambahkan vaksin Sinopharm diberikan kepada tentara, mengonfirmasi pernyataan Duterte soal tentara Filipina dan pengawal Presiden yang telah disuntikkan vaksin asal China itu.

"Kabar bahwa vaksin sudah ada di sini dan jika kami tidak bisa diberikan vaksin Barat, teman dan tetangga kami China bersedia memberi kami vaksin," kata Roque dilansir ChannelNewsAsia, Selasa, 29 Desember 2020.

Ia menepis kekhawatiran tentang keamanan vaksin Sinopharm, sekali pun belum berizin dan belum teruji efektif dalam penanganan COVID-19. "Tidak dilarang di bawah undang-undang untuk diinokulasi dengan (vaksin) yang tidak terdaftar. Yang ilegal adalah distribusi dan penjualan," imbuhnya.

Panglima Angkatan Darat Filipina, Letnan Jenderal Cirilito Sobejana, tidak menampik beberapa prajuritnya, termasuk pengawal presiden, telah disuntik vaksin COVID-19 tapi jumlahnya tidak banyak. Bahkan, kata Jenderal Sobejana, vaksinasi tersebut sudah disahkan oleh kantor presiden. 

"Ya tentu saja, presiden kami adalah panglima tertinggi kami," tegasnya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Filipina, Rolando Enrique Domingo, mengatakan regulator Filipina belum menyetujui vaksin COVID-19 apa pun. Sehingga impor, distribusi, dan penjualan vaksin merupakan tindakan ilegal.

Domingo memperingatkan publik bahwa vaksin yang belum disetujui berpotensi membuat mereka terpapar segala macam bahaya. Efek samping mungkin terjadi terutama jika tidak tahu bagaimana hal ini ditangani.

Sejauh ini hanya Pfizer yang telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 di Filipina, sementara aplikasi uji coba tahap akhir Janssen dan Clover dari Sinovac, Gamaleya, Johnson & Johnson dan Clover belum disetujui.
 
Wakil Menteri Kesehatan Maria Rosario Vergeire mengatakan, kementerian tidak memiliki informasi tentang vaksinasi sejumlah tentara dan juru bicara militer Kolonel Edgard Arevalo mengatakan tidak ada sanksi suntikan oleh pimpinan angkatan bersenjata.

Kementerian Kesehatan dalam sebuah pernyataan mengatakan, semua vaksin harus terlebih dahulu dievaluasi oleh para ahli, dan hanya vaksin yang telah disetujui dan ditemukan aman yang harus diberikan.

Sementara Sinopharm belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar soal vaksin yang diberikan kepada beberapa tentara dan pengawal Presiden Duterte. (ase)