Konstitusi Baru Chile: Negara Tanggung Ongkos Lingkungan Rusak

Sejak Oktober lalu, Chile secara resmi mencabut Undang Undang Dasar yang dibuat di masa kediktaturan Augusto Pinochet. Konstitusi berusia tiga dekade itu antara lain memayungi pembentukan lima zona industri, yang menjadi tulang punggung ekonomi Chile sejak 1950an.

Alhasil sekitar 200.000 penduduk yang hidup di "Zonas de Sacrificio” atau zona yang dikorbankan itu menuntut perbaikan nasib lewat konstitusi baru. Mereka giat menggalang dukungan untuk meloloskan pasal yang membebankan tanggung jawab kerusakan alam kepada negara.

Menurut jajak pendapat terakhir sebanyak 78 persen penduduk Chili mendukung inisiatif tersebut. Di sejumlah provinsi, jumlahnya bahkan melebihi angka 90 persen. Mereka melihat penyusunan ulang konstitusi sebagai kesempatan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas nasional.

"Inisiatif ini adalah seruan untuk mulai membangun zona pemulihan dan menanggalkan stigma ‘zona yang dikorbankan', dengan semua kerentanan dan kemiskinan yang membayanginya,” kata Carolina Orellana, warga kota industrial, Quentero, dan juru bicara kelompok perempuan di zona industri.

Namun, perubahan tidak akan datang dalam waktu dekat. Sebanyak 155 warga sipil yang akan menyusun naskah UUD baru, belum akan dipilih hingga April 2021 mendatang. Mereka diberi waktu selama satu tahun untuk menyepakati naskah, sebelum diajukan ke dalam sebuah referendum.

Perubahan besar dirasa mustahil lantaran pemerintah konservatif Presiden Sebastián Piñera bersikeras, setiap elemen membutuhkan dua pertiga suara anggota. Hanya penggalan yang lolos penghitungan suara yang akan dimasukkan ke dalam naskah akhir.

Di bawah konstitusi lama Chile, negara mengakui "hak individu untuk hidup di lingkungan yang bebas polusi,” namun memberikan perlindungan hukum dan kebebasan besar bagi swasta untuk meregulasi atau mengawasi industri masing-masing.

Akibatnya bisa dilihat di Huasco, sebuah kota tambang di jantung zona industri di utara Chili. Selama berpuluh tahun warga hidup dibayangi tambang dan pembangkit listrik batu bara. Ketika kerusakan lingkungan tidak lagi tertahankan, warga memaksa pemerintah menutup pembangkit selambatnya pada 2040.

Risiko kesehatan bagi penduduk di zona industri Chili mulai menjadi sorotan ketika pertengahan 2018 lalu ratusan orang dilarikan ke rumah sakit di Quintero-Puchuncavi. Penyebabnya adalah kebocoran pada salah satu pipa gas industri.

Kota itu menampung 15 perusahaan industri berat dalam radius 10 kilometer persegi. Perusahaan tambang negara, Coldeco, mengelola pabrik smelting di sana. Adapun ENAP, perusahaan minyak pelat merah, mengoperasikan terminal bahan bakar.

Pemerintah menuduh manajemen perusahaan bertanggung jawab atas kebocoran gas pada 2018. Namun selama persidangan, ENAP bersikeras membantah tuduhan tersebut.

Setahun lalu, Mahkamah Agung Chile memutuskan pemerintah bertanggung jawab atas beragam pencemaran lingkungan di kawasan tersebut. Buntutnya Kementerian Lingkungan menaikkan batasan emisi industri, dan berhasil mengurangi angka alarm polusi sebanyak 58% kurang dari satu tahun.

Namun agenda perlindungan lingkungan di Chile harus berkompromi dengan program pemulihan ekonomi pascapandemi. Kepada Reuters, Menteri Kesehatan Enrique Paris mengatakan konstitusi baru bisa membantu "memperjelas situasi” dan menyeimbangkan antara perlindungan kesehatan, pengembangan industri dan penciptaan lapangan kerja.

Lembaga pemeringkat kredit, Fitch, sudah mewanti-wanti ketidakstabilan politik selama penyusunan konstitusi baru akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam laporannya, lembaga asal New York, AS, itu antara lain mengklaim perubahan regulasi lingkungan sebagai salah satu hambatan investasi.

Di Huasco, kekhawatiran serupa membelah warga. Sebagian khawatir rancangan naskah konstitusi yang diusulkan oposisi akan mempercepat penutupan pembangkit listrik batu bara, dan meluapkan sumber ekonomi warga.

"Perusahaan-perusahaan ini memang sudah membuat banyak sekali kerusakan,” kata Daniel Diaz, pegiat lingkungan senior yang kini duduk di dewan kota Huasco. "Tapi sekarang kita akan kehilangan pekerjaan.”

rzn/pkp (Reuters)