Trump Kebut Pelaksanaan Hukuman Mati di Hari Terakhir sebagai Presiden

Ketika hari-hari Presiden Donald Trump di Gedung Putih semakin mendekati akhir, pemerintahannya mengebut sejumlah pelaksanaan hukuman mati yang ditangani pemerintah federal.

Lima hukuman mati dijadwalkan akan dilaksanakan sebelum pelantikan presiden terpilih Joe Biden pada tanggal 20 Januari 2021. Langkah ini mendobrak preseden yang telah berlaku selama 130 tahun bahwa tidak ada pelaksanaan hukuman mati di masa transisi presiden.

Dan jika kelima eksekusi itu terlaksana, Trump akan menjadi presiden yang paling banyak mengawal pelaksanakan hukuman mati dalam tempo lebih dari satu abad. Terdapat 13 eksekusi sejak Juli tahun ini saja.

Lima hukuman mati itu direncanakan dimulai pekan ini, diawali dengan Brandon Bernard (40) dan Alfred Bourgeois (56). Keduanya dijadwalkan akan dihukum mati di sebuah penjara di Terre Haute, Indiana.

Bernard direncanakan dieksekusi pada Kamis (10/12) dan Bourgeois pada Jumat (11/12).

Jaksa Agung William Barr telah mengatakan Departemen Kehakiman hanyalah menerapkan hukum yang berlaku.

Namun para penentang hukuman mati mengatakan langkah ini mengkhawatirkan karena diterapkan beberapa minggu sebelum pelantikan Biden, yang telah mengungkapkan akan mengakhiri hukuman mati, resmi menjabat.

"Ini benar-benar berada di luar norma, dengan cara yang cukum ekstrem," kata Ngozi Ndulue, direktur riset di lembaga independen Death Penalty Information Center.

Bagaimana kebijakan hukuman mati di Amerika Serikat?

Sejak hukuman mati di tingkat federal dihidupkan lagi oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada tahun 1988, eksekusi yang ditangani pemerintah pusat jarang terjadi.

Sebelum Trump menjabat, hanya tiga hukuman mati tingkat federal yang benar-benar dilaksanakan selama periode tersebut.

Semuanya dilakukan di bawah pemerintahan presiden dari Partai Republik, George W Bush, termasuk Timothy McVeigh, terpidana pengeboman gedung federal Oklahoma City. Sejak tahun 2003, tidak ada eksekusi tingkat federal sama sekali.

Negara-negara bagian AS tetap melaksanakan hukuman mati di penjara negara bagian.

Total terdapat 22 terpidana yang dieksekusi tahun lalu oleh negara-negara bagian. Tetapi hukuman mati di tingkat negara bagian mengalami tren penurunan.

Semakin banyak negara bagian yang kini menghapuskan hukuman mati, dan sebagian besar negara bagian secara resmi melarang pratik itu atau belum pernah melaksanakan hukuman mati selama lebih dari satu dekade.

Opini publik juga telah berubah mengenai hukuman mati ini.

Jajak pendapat Gallup pada November 2019 menunjukkan bahwa 60% warga AS lebih mendukung hukuman penjara seumur hidup dibandingkan hukuman mati untuk pertama kalinua sejak survei diadakan lebih dari 30 tahun lalu.

"Dukungan masyarakat untuk hukuman mati mencapai titik terendah pada dekade ini," jelas Ndulue.

Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Trump?

Pada Juli 2019, Barr mengumumkan rencana eksekusi lima terpidana mati, meskipun muncul penentangan masyarakat dan praktik yang berlaku.

"Kongres sudah jelas menyetujui hukuman mati," katanya ketika itu.

"Departemen Kehakiman menegakkan hukum - dan demi para korban dan keluarga mereka, kita menerapkan vonis yang dijatuhkan oleh sistem kehakiman kita."

Dikatakannya, para narapina tersebut dinyatakan bersalah membunuh atau memerkosa anak-anak dan warga usia lanjut.

Tetapi langkah itu ditentang keras oleh kalangan Demokrat dan organisasi hak asasi manusia.

"Kami memandang hukuman mati ini adalah hukuman sewenang-wenang yang melanggar konsitusi yang seharusnya sudah dihapus puluhan tahun lalu," kata Lisa Cylar Barrett, direktur kebijakan di NCAAP Legal Defense Fund.

Dan pemilihan terpidana mati tertentu memperburuk tudingan bahwa keputusan itu dilandasi kepentingan politik.

Eksekusi kelompok pertama pertengahan tahun ini - bertepatan dengan gelombang unjuk rasa antirasisme - terdiri dari orang-orang kulit putih seluruhnya. Untuk gelombang sekarang, empat dari lima yang direncanakan akan dieksekusi adalah warga Amerika keturunan Afrika.

Menurut Ndulue, hal itu bukan karena "kebetulan" jika tak ada terpidana kulit hitam yang dihukum mati selama periode "kesadaran meningkat tentang kesenjangan rasial terkait dengan hukuman mati tingkat federal".

Apa yang terjadi sekarang?

Jika hukuman mati Brandon Bernard dan Alfred Bourgeois dilaksanakan, 10 terpidana yang dieksekusi selama tahun 2020 ini akan menjadi jumlah terbanyak setahun yang tidak ada tandingannya.

"Kita harus kembali ke tahun 1896 ketika terjadi 10 eksekusi atau lebih,"jelas Ngozi Ndulue dari lembaga independen Death Penalty Information Center.

Pemerintahan Trump juga menetapkan pelaksanaan hukuman mati federal di tengah masa peralihan politik, setelah kalah dalam pemilihan presiden.

Eksekusi di masa transisi ini terjadi untuk kali pertama selama lebih dari satu abad.

Presiden yang sedang berkuasa biasanya menunda eksekusi untuk ditangani oleh penerusnya, sehingga presiden terpilh dapat menentukan arah kebijakan.

Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Jaksa Agung William Barr membela pelaksanaan eksekusi sesudah pemilihan presiden, dan mengatakan ia kemungkinan besar akan menjadwalkan eksekusi lebih banyak lagi sebelum ia meninggalkan Departemen Kehakiman AS.

"Saya pikir cara menghentikan hukuman mati adalah menghapus hukuman mati," katanya.

"Tetapi jika kita meminta juri menjatuhkannya, maka eksekusi itu harus diterapkan."

Namun ini adalah pilihan kontroversial, khususnya karena tim presiden terpilih Joe Biden telah mengatakan akan mengupayakan penghapusan hukuman mati.

Eksekusi pertama yang direncanakan terhadap Bernard, menarik perhatian khusus.

Dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan penculikan pada tahun 1999, Bernard berusia 18 tahun ketika melakukan tindak pidana, dan akan tercatat sebagai terpidana paling muda yang dieksekusi pemerintah federal selama hampir 70 tahun terakhir.

Lima dari sembilan juri yang menangani kasusnya dan sekarang masih hidup serta pengacara AS yang membela vonis hukuman mati di tingkat banding, secara terbuka telah menyerukan agar eksekusi terhadap Bernard dibatalkan.

Kim Kardashian juga turut menyuarakan itu, memohon langsung kepada Presiden Trump lewat Twitter.

Terpidana yang direncanakan dieksekusi