Imam Islam di Prancis Harus Teken Nilai-nilai Piagam Republik Ini

Pemerintah Prancis akan mengambil apa yang mereka sebut tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dengan menyasar masjid-masjid yang dicurigai menyuburkan ekstremisme.

Menteri Dalam Negeri, Gerald Darmanin, mengatakan 76 masjid akan menjadi sasaran dalam beberapa hari ke depan, sebagian akan ditutup.

Presiden Emmanuel Macron mengumumkan sejumlah langkah menyusul serangan oleh kelompok ekstremis, termasuk pemenggalan seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada para muridnya.

Langkah ini termasuk rancangan undang-undang baru untuk mencegah apa yang disebut separatisme Islam dan mengurangi pengaruh asing terhadap Muslim Prancis.

Dewan Muslim Prancis akan bertemu Presiden Macron pekan ini untuk mengumumkan pasal baru dalam Piagam menyangkut nilai-nilai republik bagi para imam, yang harus mereka tandatangani.

Dewan Muslim, (CFCM), yang mewakili sembilan asosiasi Muslim, dilaporkan diminta untuk mencantumkan pasal pengakuan nilai-nilai republik, menolak Islam sebagai gerakan politik dan melarang pengaruh asing.

"Kami tidak setuju dengan semua hal di Piagam ini dan apa yang akan ditambahkan," kata Chems-Eddine Hafiz, wakil presiden CFCM dan pemimpin masjid besar Paris.

Namun ia mengatakan, "Kita semua berada dalam titik balik Islam di Prancis dan kami sebagai Muslim menghadapi tanggung jawab untuk itu."

Namun delapan tahun lalu, pikirannya sangat berbeda.

Anggota kelompok ekstremis, Mohamed Merah saat itu melakukan serangan di Toulouse.

"[Mantan] Presiden Sarkozy membangunkan saya pada pukul 5 pagi untuk membicarakannya," kenangnya.

"Nama penyerang itu bisa saja Mohamed, namun dia adalah kriminal. Saya tidak mau mengaitkan antara kejahatan dan agama saya. Namun sekarang saya kaitkan. Para imam Prancis punya tugas untuk itu."

Rencananya adalah CFCM akan membentuk pendaftaran untuk para imam di Prancis, masing-masing akan menandatangani Piagam, sebelum mendapatkan akreditasi.

Oktober lalu, Presiden Macron mengatakan akan melakukan "penekanan besar" terhadap otoritas Muslim. Namun hal ini sulit diterapkan di negara yang menjunjung sekularisme.

Macron mencoba menghentikan penyebaran politik Islam, tanpa dilihat campur tangan atas praktik agama atau menyasar satu agama tertentu.

Integrasi semua kelompok Muslim dalam masyarakat Prancis menjadi isu politik dalam tahun-tahun terakhir ini.

Prancis memiliki sekitar lima juta penduduk Muslim, terbesar di Eropa.

Olivier Roy, pakar Islam Prancis, mengatakan Piagam itu memiliki dua masalah. Pertama adalah diskriminasi karena hanya menyasar ulama Muslim dan yang kedua adalah hak kebebasan agama.

"Anda diwajibkan untuk menerima undang-undang negara, tapi Anda tidak diharuskan untuk mengikuti nilai-nilai itu. Anda tidak boleh mendiskriminasi LGBT misalnya, namun Gereja Katolik tidak diwajibkan untuk menerima perkawinan sejenis," kata Roy.

Perancang busana Iman Mestaoui sering menerima cercaan dari apa yang dia sebut "kelompok pembenci" - Islamis garis keras yang menyebut merek jilbabnya tidak cukup menutupi rambut perempuan.

Namun, ia mengatakan langkah untuk meminta para imam mendatangani "nilai-nilai Prancis" adalah masalah pada saat Muslim sudah tidak dianggap sebagai warga Prancis sepenuhnya.

"Langkah itu membuat kami seperti berada di tempat asing karena kami seperti harus berlangganan nila-nilai republik untuk merasa menjadi orang Prancis, namun mereka tidak merasakan hal yang sama," katanya.

"Kami rasa, apapun yang kami lakukan, seperti membayar pajak dan melakukan pelayanan terhadap negara, tidak akan cukup. Anda seperti harus menunjukkan benar-benar Prancis, seperti Anda harus makan daging babi, minum minuman keras, tidak pakai jilbab dan pakai rok mini. Aneh sekali," tambah desainer perempuan ini.

`Bom waktu ekstremis`

Namun Hassen Chalghoumi, imam masjid Drancy, di luar Paris, mengatakan setelah bertahun-tahun serangan teroris, pemerintah terpaksa bertindak.

Chalghoumi kini bersembunyi menyusul serangkaian ancaman mati karena pandangannya yang reformis.

"Kami harus berusaha lebih keras lagi untuk menunjukkan bahwa kami terintegrasi dan kami menghargai hukum," katanya. "Inilah imbalan yang harus kami bayar karena tindakan ekstremis."

Di luar masjid besar Paris, Charki Dennai, datang untuk salat dengan menggelar sajadah dan Quran yang ia bawa.

"Anak-anak muda ekstremis ini seperti bom waktu," katanya. "Saya rasa para imam agak terlalu baik terhadap mereka. Kami bisa menghargai hukum Prancis dan juga Islam. Itulah yang saya lakukan," katanya.

Namun ada pertanyaan terkait sejauh mana pengaruh para imam di antara anak-anak muda Muslim, khususnya mereka yang terpengaruh kekerasan ekstremis.

"Itu tak akan jalan," kata Olivier Roh. "Karena, teroris bukan berasal dari masjid-masjid Salafi. Bila Anda lihat biografi teroris, tak ada dari mereka yang merupakan produk ajaran-ajaran Salafi."

Salafisme adalah gerakan garis keras ultra-konservatif yang diidentikkan dengan politik Islam.

Piagam nilai-nilai republik adalah bagian dari strategi pemerintah menekan pengaruh asing, mencegah kekerasan dan ancaman dari ekstremis dan menarik kembali anak-anak muda yang merasa dilupakan negara.

Macron mengusulkan lebih banyak lagi pengajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah negeri dan lebih banyak investasi di daerah-daerah tertinggal. Ia menekankan, sasarannya adalah kelompok yang menolak nilai dan undang-undang Prancis, bukan Muslim secara keseluruhan.

Hakim El-Karoui adalah pakar gerakan Islamis Prancis di Institut Montaigne yang secara rutin memberikan saran kepada pemerintah.

"Saya pendukung strategi itu," kata El-Karoui. "Komprehensif, menyangkut budaya dan juga menyangkut organisasi dan pendanaan."

Namun ia mengatakan, Muslim sendiri harus diikutkan oleh pemerintah dalam proyek seperti ini karena, "mereka dapat menyebarkan nilai-nilai Islam seperti ini melalui jaringan sosial media - sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah."

Dan tanpa meraih "Muslim akar rumput", kata Olivier Roy, piagam baru itu sulit diterapkan.

"Bagaimana kalau komunitas Muslim memutuskan untuk mengabaikan Dewawn Muslim dan memilih imam mereka sendiri," kata Roy.

"Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Mengubah konstitusi dan menghentikan konsep kebebasan beragama (atau) pemerintah tidak dapat memanfaatkan para imam yang mendapat sertifikasi untuk komunitas Muslim?".

Di satu Paris studio, perancang Iman Mestaoui yang tengah membuat foto-foto untuk katalog barunya, mengatakan ia meminta seluruh anggota keluarganya memilih Presiden Macron pada 2017.

Sejak itu, ia melihat adanya "pergeseran besar" ke arah kanan dalam isu seperti imigrasi dan keamanan.

"Saya dulu pro-Macron," katanya. "Dia adalah harapan komunitas kami, namun sekarang kami merasa, kami dibiarkan."