AS Tegas Menolak Klaim China atas Laut China Selatan

Indonesia menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif serta menggarisbawahi perlunya setiap negara menjadi bagian dari solusi dalam kontribusi kolektif untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan bersama setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, di Jakarta, Kamis (29/10). Dalam pertemuan itu dibahas tentang tensi yang memanas di Laut China Selatan.

"Bagi Indonesia, Laut Cina Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai," ujar Retno.

"Hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 harus dihormati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap klaim harus didasarkan pada prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982," tegasnya.

Dalam pertemuan itu, Retno menegaskan komitmen Indonesia dan ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan,

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memuji kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan PBB.

Akan tetapi, dalam pertemuan itu dia juga menegaskan kembali penolakan AS atas klaim China di Laut China Selatan.

Dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Indonesia Pompeo memuji "tindakan tegas" Jakarta untuk melindungi kedaulatannya di perairan dekat Kepulauan Natuna yang juga diklaim China sebagai wilayahnya.

"Saya berharap dapat bekerja sama dalam cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim dan melindungi rute perdagangan tersibuk di dunia itu," kata Pompeo.

Pertemuan keduanya sekaligus meneguhkan visi kedua negara akan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Istilah `Indo-Pasifik` menggambarkan visi geopolitik baru Presiden AS Donald Trump untuk Asia, yang menekankan kebangkitan India di hadapan meningkatnya pengaruh China.

Sebelum berkunjung ke Indonesia, Pompeo mengunjungi India, Sri Lanka dan Maladewa.

Penguatan kerjasama bilateral

Dalam kunjungan kedua Menlu AS Mike Pompeo ke Indonesia ini, kedua negara membicarakan kerjasama sejumlah sektor, termasuk ekonomi, kesehatan dan pertahanan.

Dalam kerjasama ekonomi, kedua negara sepakat untuk memperkuat dan memperluas kerja sama, termasuk dalam hal investasi di sektor digital, energi dan infrustruktur.

"Kami sepakat bahwa kedua negara dengan skala ekonomi seperti kami, ukuran negara kami harus melakukan lebih banyak perdagangan bersama, harus ada lebih banyak investasi di sini dari Amerika Serikat, terutama di sektor digital, energi, dan infrastruktur," jelas Mike Pompeo.

Dia juga mengatakan bahwa AS mendukung upaya Presiden Joko Widodo mengembangkan 250 proyek infrastruktur senilai US$327miliar.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan kedua negara sepakat untuk memperkuat rantai pasokan global dan mempercepat pemulihan ekonomi.

"Berkaitan dengan hal tersebut saya kembali menggarisbawahi pentingnya fasilitas GSP yang tidak hanya membawa manfaat bagi Indonesia tetapi juga bagi para pelaku bisnis AS," kata dia

Dalam hal investasi, Indonesia mengundang pelaku bisnis AS untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia, termasuk untuk proyek di pulau-pulau terluar Indonesia seperti di Pulau Natuna.

Perusahaan AS adalah investor utama dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor.

Pada bulan Oktober 2020, Kimberly-Clark mengakuisisi Softex Indonesia senilai US$1,2 miliar dengan strategi untuk mendorong pertumbuhan perusahaan melalui pengembangan merek dan inovasi.

Awal tahun ini, Air Products yang berbasis di Pennsylvania mengumumkan investasi U$2 miliar untuk menciptakan fasilitas produksi kelas dunia di Kalimantan untuk metanol, bahan baku kimia.

Dalam hal kesehatan, kata Retno, AS memberikan bantuan 1.000 ventilator senilai US$11 juta untuk perawatan Covid-19.

Sementara itu, berkaitan dengan kerja sama sektor pertahanan, Retno mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa pekan lalu, AS dan Indonesia telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan.

Antara lain dengan memperkuat kemampuan pertahanan dan pengadaan militer, pelatihan dan kerjasama keamanan maritim di kawasan.