Parlemen Thailand Gelar Sidang Khusus Bahas Protes Pro-Demokrasi

Parlemen Thailand mengadakan sidang khusus pada hari ini, Senin (26/10), untuk memutuskan langkah apa yang perlu diambil soal protes pro-demokrasi yang telah berlangsung selama berminggu-minggu, oleh mahasiswa dan demonstran lainnya. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha.

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPR Chuan Leekpai hanya dihadiri 450 anggota parlemen dari total 731 anggota.

Demonstrasi yang dipimpin kelompok mahasiswa di Bangkok dan kota lainnya sedikitnya memiliki tiga tuntutan utama: Menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, amandemen konstitusi yang dibuat militer, dan reformasi monarki Raja Maha Vajiralongkorn.

Di Negeri Gajah Putih ini, kritik terhadap raja dan monarki adalah hal yang tabu. Pelanggarnya bisa dijerat dengan Undang-Undang Lese Majeste - hukum yang melindungi monarki Thailand - dengan ancaman pidana 3-15 tahun penjara.

"Satu-satunya cara untuk mendapatkan solusi yang abadi untuk semua pihak yang adil bagi mereka yang berada di jalanan begitu juga bagi jutaan orang yang memilih tidak turun ke jalan adalah membahas dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini melalui proses parlementer,'' kata Prayuth pekan lalu.

Sidang non-voting parlemen diperkirakan akan berlangsung dua hari. Para pengunjuk rasa memiliki keraguan pada jalur parlementer, menyatakan upaya pemerintah tidak tulus.

Pemrotes mencatat poin-poin diskusi yang disampaikan oleh pemerintahan Prayuth untuk sidang hari ini tidak berkaitan dengan tuntutan pengunjuk rasa, tetapi justru memuat kritik tentang unjuk rasa tersebut.

Pemerintah menekankan pada risiko penyebaran virus corona di tengah protes, dugaan gangguan iring-iringan mobil kerajaan oleh sekelompok pemrotes awal bulan ini, serta pertemuan ilegal dan perusakan gambar keluarga kerajaan.

Para pengunjuk rasa menuduh Prayuth, yang memimpin kudeta pada 2014 sebagai kepala tentara, ditempatkan ke pucuk kekuasaan secara tidak adil dalam pemilihan tahun lalu karena hukum telah diubah untuk mendukung partai pro-militer. Para pengunjuk rasa juga mengatakan konstitusi, yang ditulis dan disahkan di bawah kekuasaan militer, tidak demokratis.

Parlemen Thailand pada bulan September dijadwalkan untuk memberikan suara pada enam usulan amandemen konstitusi, tetapi malah membentuk komite untuk melanjutkan pembahasan usulan tersebut hingga reses.

Perubahan konstitusi membutuhkan pemungutan suara bersama DPR dan Senat, tetapi usulan amandemen kurang mendapat dukungan di Senat, yang anggotanya tidak dipilih dan umumnya sangat konservatif dan memusuhi para pengunjuk rasa.

Petisi ke Kedutaan Besar Jerman

Sementara itu, para pengunjuk rasa pro-demokrasi akan melakukan long-march ke Kedutaan Besar Jerman siang ini untuk menyerukan petisi penyelidikan dugaan penyalahgunaan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn selama dia tinggal di Jerman.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, ketika ditanya oleh seorang anggota dari Partai Hijau dalam sidan parlemen baru-baru ini menegaskan bahwa Raja Thailand Maha Vajiralongkorn tidak dibenarkan menjalankan politik dari wilayah Jerman.

Kritik pengunjuk rasa terhadap kerajaan mendapat respons dari rakyat Thailand yang konservatif. Mereka yang memproklamirkan diri sebagai "pembela monarki" turut berunjuk rasa minggu lalu di beberapa kota, di mana kebanyakan dipimpin oleh pegawai negeri sipil setempat.

Sekelompok kecil pengunjuk rasa royalis yang mengenakan kaos berwarna kuning berkumpul di luar Gedung Parlemen, Senin (26/10) pagi, mengatakan mereka ada di sana untuk memberi tahu anggota parlemen bahwa mereka menentang setiap perubahan status monarki.

rap/pkp (AP)