Atasi Dampak Pandemi COVID-19, Australia Kurangi Pajak Penghasilan Warganya
- abc
Australia mengumumkan kebijakan pemotongan pajak sebagai upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19. Jutaan pekerja secara otomatis mendapatkan tambahan gaji setelah pajak penghasilan mereka dikurangi.
Australia Terapkan Tax Cut Pemotongan pajak tadinya baru akan dijadwalkan berlaku 2022. Kebijakan ini berlaku bagi semua pekerja dengan penghasilan lebih dari A$37.000 per tahun. Tambahan gaji akibat pemotongan pajak diharapkan akan dibelanjakan kembali.
Dalam pengumuman APBN yang akan disampaikan Menteri Urusan Perbendaharaan Negara Australia, Josh Frydenberg pada Selasa malam (6/10), pemotongan pajak tersebut diimplementasikan dalam tahun anggaran berjalan.
Padahal, tadinya kebijakan itu baru akan diterapkan pada Juli 2022 mendatang.
Pemerintah menyatakan pemotongan pajak penghasilan akan terlihat mulai bulan Oktober dan diperhitungkan mendatangkan tambahan A$12 miliar dalam pembayaran gaji tahun ini.
Pajak penghasilan di Australia menganut sistem progresif.
Artinya, semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi persentase pajaknya.
Apa artinya bagi pajak pendapatan Anda?
Dalam kebijakan pemotongan pajak ini, pajak penghasilan 19 persen bagi kelompok gaji minimal A$37.000 pertahun diubah ke batas penghasilan A$45.000 pertahun.
Sedangkan pajak penghasilan 32,5 persen bagi kelompok gaji minimal A$90.000 pertahun, diubah ke batas A$120.000 pertahun.
Artinya, mereka yang berpenghasilan antara A$45.000 and A$90.000 akan mendapatkan pengurangan pajak sebesar A$1.080.
Sedangkan mereka yang berpenghasilan lebih dari A$90.000 akan mendapat tambahan gaji A$2.565.
Semakin tinggi gajinya, semakin maksimal pula manfaat yang didapatkan dari kebijakan ini.
Menurut informasi yang diperoleh ABC, karena tahun anggaran sudah berjalan selama empat bulan, maka perhitungannya akan diimplementasikan ke sisa delapan bulan penggajian.
Sebagai contoh, pekerja yang bergaji A$85.000 akan mendapatkan tambahan gaji A$42 setiap dua minggu selama 12 bulan.
Tapi karena implementasinya sisa delapan bulan, maka pemerintah akan menambah menjadi A$63 setiap dua minggu selama delapan bulan ke depan.
Barulah pada tahun anggaran berikut, tambahan gaji ini dikembalikan menjadi A$42 setiap dua minggu.
ABC News: Brendan Esposito
Kebijakan pemotongan pajak dipertanyakan
Pemerintah menyatakan tambahan gaji akibat pemotongan pajak penghasilan diharapkan akan dibelanjakan kembali ke dalam perekonomian.
Menteri Josh sebelumnya menjelaskan mengapa kebijakan pemotongan pajak sangat tepat saat ini.
"Kami mempertimbangkan hal ini dan waktu penerapakannya, sebab kami ingin mendorong naiknya permintaan, konsumsi, dan menambah dana segar di masyarakat. Makanya kami mengambil kebijakan ini," ujar Frydenberg.
Data dari Deloitte Access Economics menunjukkan meningkatnya tabungan masyarakat akibat kondisi yang tidak pasti di tengah pandemi.
Lembaga tersebut menyatakan meskipun kebijakan pemotongan pajak cukup baik, namun tidak menjamin masyarakat akan terdorong untuk meningkatkan belanja.
Sementara Australian Council of Social Service menyatakan tidak setuju dengan kebijakan ini.
Menurut Cassandra Goldie, direktur utama dari lembaga tersebut, tunjangan kesejahteraan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah justru yang perlu ditambah.
APBN yang diumumkan Selasa malam juga akan mengimplementasikan belanja infrastruktur dan mencatatkan defisit terbesar.
Dengan pertambahan ratusan ribu orang yang kehilangan pekerjaan saat ini, APBN diproyeksikan untuk melakukan belanja besar-besaran demi mengatasi dampak pandemi.
ABC News: Chris Taylor
Upaya penyediaan lapangan kerja
Pada bulan Juli, Pemerintah Australia memperkirakan akan terjadi defisit dalam APBN 2020/21 sebesar A$184 miliar.
Namun fokus APBN kali ini yaitu berupaya mengembalikan warga masyarakat untuk kembali mendapatkan pekerjaan.
"Ini menjadi fokus pertama, kedua dan ketiga. Semuanya tentang lapangan kerja," kata Menteri Josh di Canberra kemarin.
Salah satu upaya ke sana yaitu mempercepat proyek-proyek infrastruktur senilai A$7,5 miliar.
Menanggapi pengumuman APBN, Partai Buruh yang beroposisi juga telah menyiapkan versi APBN mereka.
Pemimpin Oposisi Leader Anthony Albanese menyebut APBN versi pemerintahan Liberal ini seharusnya menjadi APBN terakhir kedua sebelum pemilu berikutnya.
"Kami akan terus mengawasi pemerintah. Rakyat menghendaki kami untuk tetap konstruktif selama pandemi. Kami akan sampaikan alternatif," ujarnya.
Diproduksi oleh Farid M. Ibrahim dari berbagai sumber.