Vanuatu Mengaku Diserang Masif di Medsos karena Isu Papua

Pihak berwenang Vanuatu memberikan tanggapan atas komentar bernada rasis dalam bahasa Indonesia di media sosial yang mempromosikan pariwisata negaranya.

Vanuatu Tourism Office mengatakan pihaknya yakin telah menjadi target perilaku tidak otentik yang terkoordinasi di sejumlah akun media sosial mereka, seperti Facebook dan Instagram.

Ratusan komentar yang bernada rasis dan bermuatan politis diberikan di unggahan foto-foto yang mempromosikan budaya Vanuatu.

Banyak komentar bahkan ditemukan di foto-foto yang sudah diunggah sejak Juli.

External Link: Instagram Vanuatu

Kepada program ABC Radio Pacific Beat, Nick Howlett, manajer komunikasi Vanuatu Tourism Office mengatakan pihaknya tidak terkejut dengan ratusan komentar yang mereka terima.

Nick menjelaskan meskipun tidak sering terjadi, tapi komentar-komentar serupa pernah mereka lihat sebelumnya setiap kali pemimpin atau politisi Vanuatu mengangkat masalah Papua.

"Beberapa di antaranya terlihat sebagai perilaku tidak autentik yang terkoordinasi, karena tidak terlihat asli … dan tidak merefleksikan tindakan yang biasanya terjadi."

Ada dugaan jika banyak akun yang memberikan komentar sebagai akun yang baru dibuat atau akun bot, karena mereka belum mengunggah foto di profil mereka atau bahkan tak memiliki "follower" sama sekali.

Bulan Oktober tahun lalu, Facebook dan Instagram menghapus akun-akun dari Indonesia yang juga mereka sebut memiliki "perilaku tidak otentik".

Sebelumnya, Facebook dan twitter telah menutup sejumlah akun bot yang dianggap menjalankan propaganda Indonesia untuk membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Facebook dan Twitter kini menutup sejumlah akun yang dikelola pihak militer Indonesia untuk menjalankan propaganda soal Papua.

Reuters

Penutupan ini dilakukan setelah kantor berita Reuters menemukan dugaan TNI berada di belakang sejumlah situs propaganda yang mendukung penumpasan gerakan separatis di Papua.

Seorang penyelidik dari lembaga Open Source juga pernah menemukan adanya jaringan akun bot yang menyebarkan konten-konten yang mendukung Pemerintah Indonesia melalui jejaring sosial.

Menanggapi komentar bernada rasis yang ditujukan kepada Vanuatu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan jika mayoritas warga Indonesia memiliki sikap antirasisalisme.

"Dalam berkomentar akan berpulang pada kedewasaan masing-masing. Namun, saya percaya bahwa mayoritas bangsa kita antirasialisme karena kita bangsa yang pluralistik," kata Faizasyah kepada Kompas.com, kemarin (29/09).

"Anda tak mewakili orang Papua"

Komentar bernada rasis dan bermuatan politis di akun media sosial pariwisata Vanuatu ditemukan setelah perwakilan Indonesia memberikan tanggapan atas pernyataan Perdana Menteri Vanuatu soal pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

"Warga asli Papua terus menerus menderita akibat pelanggaran hak asasi," ujar Bob Loughman, PM Vanuatu di Sidang Umum PBB yang digelar secara virtual di tengah pandemi COVID-19.

"Tahun lalu, pemimpin dari Forum Kepulauan Pasifik telah meminta dengan hormat agar Pemerintah Indonesia mengizinkan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berkunjung ke provinsi Papua Barat. Hingga saat ini hanya ada sedikit kemajuan."

Dalam tanggapannya, Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia, menuding Vanuatu memiliki "obsesi berlebihan" soal bagaimana Pemerintah Indonesia harus bertindak dan memerintah negaranya.

"Anda tak mewakili orang Papua jadi berhentilah berfantasi menjadinya [orang Papua]," ujar Silvany.

Di sidang PBB, Silvany Austin Pasaribu menanggapi PM Vanuatu yang mengatakan Papua terus menderita akibat pelanggaran hak asasi.

YouTube, United Nations

Nick dari Kantor Pariwisata Vanuatu mengatakan pihaknya belum menghapus komentar bernada rasis dan bermuatan politis karena dikhawatirkan malah akan memperburuk situasi.

Tapi dari pantauan ABC Indonesia, mereka telah menonaktifkan kolom komentar di akun Instagram-nya.

"Kami adalah negara demokrasi … kami juga menerima orang Indonesia, bukan kebijakan kita untuk mengecualikan orang," ujar Nick.

Laporan tambahan oleh Erwin Renaldi