Profil Amy Coney Barrett, Hakim Konservatif Jagoan Trump Anti-Aborsi

Presiden AS Donald Trump mencalonkan Amy Coney Barrett, sosok favorit kelompok sosial konservatif, untuk menjadi hakim Mahkamah Agung AS yang baru.

Berbicara di sisi Barrett di Taman Mawar Gedung Putih, Trump menggambarkan Barrett sebagai perempuan dengan prestasi yang tak tertandingi.

Jika pencalonannya dikukuhkan oleh senat, Hakim Barrett akan menggantikan hakim berpandangan liberal Ruth Bader Ginsburg yang baru saja meninggal dunia pada usia 87 tahun.

Pencalonan ini akan memicu pertarungan sengit di Senat, menjelang pemilihan presiden November mendatang.

• Mengapa meninggalnya hakim agung ini dapat berdampak pada pemilu AS?
• Facebook dan Twitter `bongkar jaringan Rusia yang menargetkan debat pilpres AS`
• Obama tuding Trump bikin `reality show` di Gedung Putih

Saat mengumumkan nominasi Hakim Barrett pada hari Sabtu (26/09), Presiden Trump menyebut sosok perempuan itu "cendekiawan dan hakim yang luar biasa" dengan "kesetiaan tak tergoyahkan pada konstitusi".

Kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden mendesak Senat untuk tidak terburu-buru "bertindak untuk mengisi kekosongan ini sampai rakyat Amerika memilih presiden dan Kongres mereka berikutnya".

"Konstitusi Amerika Serikat dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk didengar suaranya tentang siapa yang menjabat di MK. Momen itu adalah sekarang dan suara mereka harus didengar," katanya.

Jika pencalonan Hakim Barrett dikonfirmasi, maka mayoritas hakim di pengadilan tertinggi AS akan berpandangan cenderung konservatif, dengan proporsi enam banding tiga.

Perempuan berusia 48 tahun itu akan menjadi hakim ketiga yang ditunjuk oleh presiden dari partai Republik dalam masa jabatan ini, setelah Neil Gorsuch pada 2017 dan Brett Kavanaugh pada 2018.

Sembilan hakim Mahkamah Agung menjabat untuk seumur hidup, dan keputusan mereka dapat membentuk kebijakan publik tentang segala hal, mulai dari aturan soal senjata, hak suara, hingga aborsi dan dana kampanye, jauh setelah presiden yang menunjuk mereka berhenti menjabat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan telah melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh 50 negara bagian AS, menyetujui pemberlakuan larangan perjalanan yang dikeluarkan Trump untuk negara-negara mayoritas Muslim, dan menunda rencana AS untuk mengurangi emisi karbon.

Siapakah Amy Coney Barrett?

Setelah lulus dari Sekolah Hukum Universitas Notre Dame di Indiana, Amy Coney Barrett menjadi juru tulis untuk mendiang Hakim Antonin Scalia. Pada 2017, ia dinominasikan oleh Trump ke Pengadilan Banding Sirkuit ke-7 yang berbasis di Chicago.

Ia kerap digambarkan sebagai seorang Katolik yang taat. Menurut sebuah artikel majalah pada 2013, ia mengatakan bahwa "kehidupan dimulai saat pembuahan".

Ini membuatnya menjadi sosok favorit di kalangan relijius konservatif yang ingin membatalkan keputusan Mahkamah Agung pada tahun 1973 yang melegalkan aborsi secara nasional.

Kelompok LGBT telah mengkritik keanggotaannya dalam kelompok katolik konservatif, People of Praise, yang jaringan sekolahnya memiliki pedoman yang menyatakan keyakinan bahwa hubungan seksual hanya boleh terjadi antara pasangan heteroseksual yang menikah.

Sebagai hakim, Barrett pernah memberi keputusan yang mendukung kebijakan imigrasi garis keras Presiden Trump dan menyatakan pandangan yang mendukung hak kepemilikan senjata yang luas.

Kaum konservatif berharap ia akan membantu membatalkan Obamacare, program asuransi kesehatan yang diprakarsai oleh pendahulu Presiden Trump dari Partai Demokrat, Barack Obama.

Sekitar 20 juta orang Amerika bisa kehilangan jaminan kesehatan mereka jika pengadilan membatalkan Undang-Undang Perawatan Terjangkau atau Affordable Care Act (ACA).

Dalam pernyataan setelah pencalonan Barrett, Biden fokus pada masalah ini. Ia mengatakan bahwa Hakim Barrett memiliki "rekam jejak tertulis" dalam menentang ACA.

Hakim Barrett pada hari Sabtu mengatakan putusannya sebagai hakim Mahkamah Agung hanya akan didasarkan pada hukum.

"Hakim bukanlah pembuat kebijakan, dan mereka harus tegas dalam mengesampingkan pandangan pribadi yang mungkin mereka miliki terhadap suatu kebijakan," ujarnya.

Akankah Hakim Barrett dikukuhkan?

Gedung Putih telah mulai menghubungi kantor Senat Republik untuk menjadwalkan pertemuan dengan sang nomine, lansir media berita CBS berdasarkan informasi dari sumber di gedung pemerintahan AS itu.

Panggilan resmi diperkirakan akan dilakukan pada hari Rabu. Calon kemudian akan diwawancarai oleh Komite Kehakiman Senat yang beranggotakan 22 politikus dari Partai Republik dan Demokrat.

Sidang dengar pendapat biasanya berlangsung antara tiga sampai lima hari. Setelah itu anggota komite akan menentukan lewat jajak pendapat apakah mereka akan mengirimkan nominasi ke Senat penuh. Jika ya, semua 100 senator akan mengadakan jajak pendapat lagi untuk mengukuhkan pencalonan atau menolaknya.

Partai Republik memegang mayoritas tipis di Senat, dengan 53 senator, tapi tampaknya mereka telah mengantungi 51 suara yang dibutuhkan untuk mengukuhkan Hakim Barrett.

Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell telah berjanji untuk mengadakan jajak pendapat konfirmasi sebelum pemilihan presiden pada 3 November.

Partai Demokrat tampaknya tidak punya banyak pilihan prosedural untuk mencegah Hakim Barrett melenggang kangkung lewat Senat ke bangku Mahkamah Agung.

Mengapa nominasi ini kontroversial?

Sejak Ginsburg meninggal karena kanker pada 18 September, para senator Partai Republik telah dituduh munafik karena mengusahakan nominasi Mahkamah Agung dalam tahun pemilu.

Pada 2016, McConnell menolak mengadakan sidang dengar pendapat untuk orang yang dicalonkan presiden dari Partai Demokrat Barack Obama ke Mahkamah Agung, Merrick Garland.

Nominasi itu, yang dilakukan 237 hari sebelum pemilu, dengan sukses diblokir karena Partai Republik menguasai Senat dan berargumen keputusan itu harus dibuat di luar tahun pemilu.

Kali ini, McConnell memuji nominasi Hakim Barrett, dengan mengatakan bahwa Presiden Trump "tidak bisa membuat keputusan yang lebih baik."

Dengan kurang dari 40 hari hingga pemilu 2020, Demokrat berkata Republik harus konsisten dengan sikap mereka sebelumnya dan membiarkan para pemilih yang memutuskan.

Biden menyebut upaya Trump menunjuk hakim agung sebagai penyalahgunaan kekuasaan.