Presiden AS Donald Trump Mau Dimakzulkan Partai Demokrat
- bbc
Partai Demokrat membuka penyelidikan resmi untuk memakzulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait tuduhan bahwa dia sengaja mencari bantuan politik dari Ukraina.
Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, mengumumkan langkah tersebut seraya mengatakan presiden "harus dimintai pertanggungjawaban".
Trump sendiri membantah dirinya bersikap tidak patut dan menyebut upaya pemakzulannya "sampah".
Walau upaya pemakzulan ini mendapat sokongan kuat para kader Partai Demokrat, kecil kemungkinannya akan lolos di Senat AS yang dikuasai Partai Republik.
Apa latar belakang upaya pemakzulan?
Pekan lalu, sejumlah laporan menyebutkan bahwa para pejabat intelijen AS telah menyampaikan komplain kepada sebuah lembaga pemantau pemerintah mengenai interaksi Trump dengan pemimpin negara asing.
Belakangan terungkap pemimpin negara asing yang dimaksud adalah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
Isi keluhan para pejabat intelijen itu, yang dianggap "mendesak" dan kredibel oleh inspektur jenderal badan intelijen, diminta oleh Partai Demokrat namun Gedung Putih dan Departemen Kehakiman menolak memberikannya.
Apa isi keluhan tersebut sampai saat ini belum jelas, namun Partai Demokrat menuding Trump mengancam menahan bantuan militer guna memaksa Ukraina melancarkan penyelidikan dugaan korupsi terhadap mantan Wakil Presiden AS, Joe Biden, dan putranya, Hunter.
Trump mengaku mendiskusikan Joe Biden dengan Presiden Ukraina, namun Trump berdalih dirinya hanya mencoba membujuk Eropa memberi sokongan dengan mengancam akan menahan bantuan militer.
Apa yang dikatakan Pelosi?
Pelosi menyebut Trump telah melakukan "pelanggaran hukum" dan tindakan-tindakannya "melanggar tanggung jawabnya yang diatur konstitusi".
"Pekan ini presiden mengakui telah meminta presiden Ukraina mengambil tindakan yang akan menguntungkannya secara politik," ujarnya.
"Presiden harus dimintai pertanggung jawaban."
Jauh sebelum menyerukan pemakzulan terhadap Trump, Pelosi senantiasa menolak desakan dari rekan-rekannya di Partai Demokrat untuk menempuh langkah tersebut karena bakal menguatkan basis penyokong Trump.
Biden juga mendukung upaya pemakzulan kecuali sang presiden kooperatif dengan investigasi.
Memakzulkan Trump, menurut Biden, "akan menjadi sebuah tragedi."
"Namun tragedi yang dibuatnya sendiri," kata Biden.
Mantan wakil presiden AS itu kini diunggulkan untuk menghadapi Trump dalam pemilu 2020 mendatang.
Apa respons Trump?
Dalam serangkaian cuitan, Trump menuding Partai Demokrat "sengaja merusak dan menodai" kunjungannya ke PBB "dengan berita sampah seputar perburuan tukang sihir".
"Mereka bahkan belum pernah melihat transkrip pembicaranya. Benar-benar perburuan tukang sihir!" tambahnya.
Trump berjanji akan merilis transkrip percakapannya dengan presiden Ukraina untuk memperlihatkan kepada rakyat AS bahwa perbuatannya "sangat patut".
Dalam responsnya, Ketua Fraksi Republik di DPR AS, Kevin McCarthy, mengatakan: "Pelosi memang ketua DPR ini, namun dia tidak bicara mewakili Amerika menyangkut hal ini."
"Dia tidak bisa secara sepihak memutuskan kami berada dalam penyelidikan pemakzulan," sambungnya.
Apa selanjutnya?
Pengumuman Pelosi secara resmi membuka pintu bagi sebuah komite untuk menyelidiki percakapan telepon Trump dengan pemimpin Ukraina. Kemudian komite itu akan menentukan apakah Trump melakukan pelanggaran yang membuatnya bisa dimakzulkan.
Pelosi mengatakan enam komite lainnya di dalam Kongres AS akan menyelidiki Trump mengenai masalah lain yang berada di bawah payung hukum penyelidikan resmi pemakzulan.
Jika penyelidikan ini berlanjut, DPR AS akan melakukan pemungutan suara pada setiap `dakwaan` untuk memakzulkan Trump. Mengingat DPR AS dikuasai Partai Demokrat, `dakwaan` itu akan dapat lolos.
Namun, jika berlanjut ke Senat, hal itu kemungkinan gugur lantaran Partai Republik menguasai Senat dan mayoritas dua-pertiga dari seluruh suara diperlukan untuk meloloskan langkah pemakzulan.
Jajak pendapat YouGov menyebutkan 55% rakyat AS akan mendukung pemakzulan jika dikonfirmasi bahwa Trump menunda bantuan militer ke Ukraina guna memaksa negara itu menyelidiki Joe Biden.