Penangkapan Pertama di Bawah UU Keamanan Hong Kong Sudah Terjadi

Kepolisian Hong Kong melakukan penangkapan pertama di bawah Undang Undang Keamanan Nasional baru yang diberlakukan oleh Beijing, saat digelar aksi massa menandai 23 tahun berakhirnya pemerintahan Inggris di wilayah tersebut.

Sebanyak 10 orang ditahan dengan tuduhan melanggar undang undang baru itu, termasuk seorang pria dengan bendera pro-kemerdekaan. Sekitar 360 lainnya ditahan dalam aksi yang tidak diizinkan itu.

Undang-Undang Keamanan Nasional menargetkan tindakan separatisme, subversi, dan terorisme, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Para aktivis mengatakan undang-undang itu bakal mengikis kebebasan, namun pemerintah China menolak kritik tersebut.

Kedaulatan Hong Kong diserahkan kembali ke China oleh Inggris pada 1997 dan hak-hak tertentu seharusnya dijamin selama setidaknya 50 tahun di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem".

Inggris saat ini mengatakan hingga tiga juta penduduk Hong Kong akan ditawari kesempatan untuk menetap di Inggris dan akhirnya dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan.

Pada Rabu (01/07), ribuan orang berkumpul dalam pawai prodemokrasi tahunan untuk menandai peringatan akhir dari penjajahan Inggris.

Unjuk rasa ini tidak mengindahkan larangan pihak berwenang yang membatasi pertemuan lebih dari 50 orang, karena pandemi Covid-19.

Polisi menggunakan meriam air, gas air mata dan semprotan merica terhadap para demonstran.

Sebanyak tujuh polisi terluka, termasuk seorang petugas yang ditikam di bagian lengan oleh "perusuh yang memegang benda tajam", kata polisi.

Para tersangka melarikan diri dan orang-orang yang menyaksikan aksi penusukan itu tidak menawarkan bantuan, tambah polisi.

Satu dari 10 orang pendemo yang ditangkap dikenai undang-undang baru, yang diberlakukan setelah kerusuhan tahun lalu yang meluas. Pria yang ditangkap itu memegang bendera "Kemerdekaan Hong Kong".

Pria itu belum diidentifikasi, dan tidak jelas apakah dia akan dituntut secara hukum.

https://twitter.com/hkpoliceforce/status/1278201222457987073

Undang-undang ini telah dikecam oleh banyak negara dan para aktivis hak asasi manusia.

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menyebut langkah-langkah itu sebagai "serangan mencolok" terhadap kebebasan berbicara dan aksi protes.

Inggris juga telah memperbarui imbauan agar tidak melakukan perjalanan di Hong Kong, dengan mengatakan ada "peningkatan risiko penahanan, dan deportasi bagi penduduk tidak tetap".

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan China telah melanggar janjinya kepada rakyat Hong Kong.

Namun di Beijing, Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian, mendesak sejumlah negara agar melihat situasi secara objektif dan mengatakan China tidak akan mengizinkan campur tangan asing dalam urusan dalam negerinya.

Tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan berkolusi dengan pasukan asing, dapat dihukum penjara minimal tiga tahun, dan maksimal penjara seumur hidup. Undang-undang ini juga menyebutkan:

• Merusak fasilitas transportasi umum - acap terjadi selama protes tahun lalu - dapat dianggap sebagai tindakan terorisme

• Beijing akan mendirikan kantor keamanan baru di Hong Kong, dengan personel penegak hukumnya sendiri. Kantor tersebut beserta aparatnya tidak berada di bawah yurisdiksi otoritas lokal

• Menimbulkan kebencian terhadap pemerintah pusat China dan pemerintah regional Hong Kong kini merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 29

• Undang-undang juga dapat dikenakan bagi pelanggarnya yang bukan penduduk Hong Kong, yaitu di Pasal 38 - artinya warga asing yang melanggar UU ini di luar negeri dapat ditangkap pada saat kedatangannya di Hong Kong

• Beberapa persidangan akan digelar secara tertutup

Beijing juga akan memiliki kekuasaan atas bagaimana hukum harus ditafsirkan, dan bukan di tangan badan peradilan atau kebijakan Hong Kong. Jika hukum tersebut bertentangan dengan hukum Hong Kong, hukum Beijing yang bakal menjadi prioritas.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan UU ini tidak akan diterapkan pada pelanggaran yang dilakukan sebelum aturan itu disahkan dan bahwa tersangka yang ditangkap di Hong Kong dengan tuduhan melanggar hukum dapat diadili di China daratan.

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, yang pro-Beijing, mengatakan undang-undang itu bertujuan untuk "memulihkan stabilitas".

Dia juga mengatakan bahwa pemberlakuan UU itu "sebagai perkembangan terpenting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan Hong Kong semenjak penyerahan [dari Inggris]".

Para demonstran di distrik Causeway Bay meneriakkan "tahan sampai akhir" dan "kemerdekaan Hong Kong".

Polisi Hong Kong memperingatkan pengunjukrasa bahwa penggunaan bendera atau spanduk dengan slogan tertentu mungkin merupakan kejahatan berat.

Menjelang aksi protes, aktivis prodemokrasi Tsang Kin-shing, dari Liga Sosial Demokrat, memperingatkan bahwa "kita berpeluang besar diciduk", seraya mengatakan: "Tuntutan hukumnya tidak akan ringan, silakan menilai sendiri."

Seorang pria yang menyebut namanya Seth, yang berusia 35 tahun, mengatakan kepada Kantor berita Reuters: "Saya takut dipenjara tetapi demi keadilan saya harus keluar hari ini, saya harus bersikap."

Oleh Michael Bristow, editor BBC World Service Asia-Pacific

Undang-undang memberi Beijing kekuatan yang luas untuk membentuk kehidupan di Hong Kong, yang belum pernah ada sebelumnya.

UU ini tidak hanya memperkenalkan serangkaian hukuman berat atas daftar panjang kejahatan, namun juga mengubah jalan menempuh keadilan dikelola.

Pengadilan dapat diselenggarakan secara rahasia - dan tanpa panel juri. Hakim dapat dipilih sendiri. Undang-undang membalikkan anggapan bahwa tersangka akan diberikan jaminan. Tampaknya tidak ada batasan waktu berapa lama orang bisa ditahan.

Tindakan kriminal digambarkan dalam istilah yang tidak jelas, yang mengarah pada kemungkinan penafsiran yang luas, dan hak untuk menafsirkan hanya berada di Beijing. Warga negara asing di luar Hong Kong bisa menghadapi tuntutan hukum.

Sebagian besar kasus akan ditangani di Hong Kong, tetapi China daratan dapat mengambil alih kasus "kompleks", "serius" atau "sulit".

Apakah Anda pikir undang-undang itu diperlukan atau tidak, tidak mungkin untuk menyangkal maknanya. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin Hong Kong Carrie Lam: ini adalah titik balik.

Beberapa menit setelah undang-undang disahkan pada Selasa, para aktivis pro-demokrasi mulai menghentikan aktivitasnya, ketakutan akan sanksi hukuman yang diatur dalam undang-undang yang baru.

Ted Hui, politikus dan anggota parlemen dari kubu oposisi, mengatakan kepada BBC: "Kebebasan kami hilang, aturan hukum kami, independensi peradilan kami, hilang".

Uni Eropa menyatakan "keprihatinan serius" dengan mengatakan undang-undang itu dapat "secara serius merusak" kemerdekaan warga Hong Kong.

Di Amerika Serikat, anggota parlemen dari kedua belah pihak telah meluncurkan undang-undang untuk memberikan status pengungsi kepada warga Hong Kong yang berisiko dianiaya, demikian lapor media setempat.

Pemerintah Taiwan mengatakan akan mendirikan kantor khusus untuk membantu mereka yang berada di Hong Kong saat menghadapi risiko politik darurat.