Trump 'Batal' Beri Sanksi China atas Kekerasan Terhadap Muslim Uighur

VIVA – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan, akan menunda pemberian sanksi yang lebih tegas kepada pejabat China yang dituduh melakukan tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim Uighur.

Keputusan AS tak kunjung memberikan sanksi ke China lantaran mempertimbangkan rasa khawatir tindakan tersebut akan mengganggu negosiasi perdagangan dengan Washington dan Beijing.

"Yah, kami berada di tengah-tengah kesepakatan perdagangan utama. Dan saya membuat banyak, potensi pembelian senilai US$250 miliar," kata Trump, seperti dikutip Axios, saat ditanya mengapa tidak memberlakukan sanksi keuangan terhadap pejabat Partai Komunis yang terkait dengan penindasan di wilayah Xinjiang.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperkirakan, lebih dari 1 juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp milik China. Departemen Luar Negeri AS menuduh China telah menyiksa Muslim di Xinjiang.

Akan tetapi, China membantah tuduhan tersebut dan mengatakan kamp-kamp itu disediakan untuk pelatihan kejuruan, serta membantu mereka memerangi ekstremisme.

Sebelumnya, sejak akhir 2018, para pejabat AS mengatakan telah mempertimbangkan sanksi terhadap para pejabat China atas dugaan penyiksaan di Xinjiang. Namun, mereka menahan diri karena pertimbangan perdagangan dan diplomatik.

Dengan kesepakatan perdagangan Fase 1 yang dinegosiasikan pada 2019 yang mulai berlaku Februari kemarin, menyatakan China setuju menggelontorkan setidaknya US$200 miliar dolar dalam pembelian barang dan jasa AS tambahan selama dua tahun.

Tetapi, sejak tahun lalu AS pun telah memberlakukan pembatasan impor pada beberapa perusahaan China dan larangan visa pada pejabat China yang tidak disebutkan namanya karena terkait dengan Xinjiang. Selepas itu, AS belum memberlakukan sanksi keuangan yang lebih berat.

Baru-baru ini, Trump telah menandatangani undang-undang yang menyerukan sanksi atas tindakan Xinjiang pada pekan lalu, yang memicu ancaman pembalasan dari China. Namun, Trump menegaskan, bahwa dirinya memiliki keleluasaan untuk memutuskan setiap kebijakan apa pun terhadap China.