Pemerintah Tangkap Ratusan Pekerja China Ilegal
- Ali Azumar
VIVA – Direktorat Jenderal Imigrasi Filipina telah menangkap 342 pekerja ilegal asal China dalam operasi penggerebekan judi online tanpa izin pada Kamis malam, 19 Desember 2019. Ratusan pekerja asal negeri Tirai Bambu ini lantaran mulai maraknya industri judi online di Filipina.
Sebenarnya, pemerintah Filipina mengizinkan beroperasinya judi online secara legal sejak 2016, atau ketika Rodrigo Duterte menjabat Presiden. Tak ayal, arus uang dari luar negeri, terutama China, mengalir deras dan memicu pertumbuhan ekonomi Filipina.
Meski begitu, bukan berarti bisnis judi online ilegal tidak marak. Karena, mengutip situs Channel News Asia, Jumat, 20 Desember 2019, justru pertumbuhannya lebih banyak dari yang legal.
Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya para pekerja ilegal asal China. Ada dugaan maraknya judi online dan pekerja China ilegal di Filipina karena pejabat pemerintah yang korup dan penegakan hukum yang lemah.
Menurut Kepala Biro Divisi Intelijen Imigrasi, Fortunato Manahan, operasi penggerebekan judi online ilegal ini jumlahnya jauh melebihi dari yang legal.
"Mereka pada akhirnya tidak membayar pajak sepeser pun ke negara. Kami mencurigai ini bagian dari aksi kejahatan pencucian uang," tegas dia.
Manahan mengaku akan mendeportasi semua pekerja China ilegal itu karena melanggar ketentuan izin tinggal di Filipina dan berkerja tanpa surat izin kerja.
Filipina, dengan didukung pemerintah China, telah melangsungkan aksi pengerebekan terhadap sejumlah besar warga China yang masuk ke Filipina sebagai turis namun kemudian bekerja untuk jaringan judi online. Untuk diketahui, judi online dilarang di China.
Pada Agustus 2019, Kamboja menegaskan kalau mereka melarang perjudian online, yang membantu mendorong gelombang investasi China di dalam kasino di negara itu.
Alasannya karena industri tersebut telah digunakan oleh penjahat asing untuk memeras uang. Pemerintah Kerajaan Kamboja akan menghentikan penerbitan kebijakan dan lisensi judi online, baik di dalam maupun di luar Kerajaan Kamboja, sejak tanggal penandatanganan arahan ini,” kata Perdana Menteri Hun Sen.