Asia Tenggara di Tengah Kepungan ISIS

Setelah kehilangan teritorialnya di Suriah dan Irak pada Maret 2019, ISIS mengubah diri menjadi organisasi teroris global yang terdesentralisasi. Menurut para ahli, wilayah Asia Tenggara yang sulit dikontrol karena banyaknya pulau sangat cocok untuk infiltrasi ISIS.

Setelah serangan di Sri Lanka pada April 2019, direktur Pusat Penelitian Islam Global di Frankfurt, Susanne Schmidmeister, mengatakan: "Di seluruh Asia Selatan dan Tenggara ada struktur jihadis dengan latar belakang internasional."

Di Asia Tenggara, kelompok-kelompok teroris sudah menyatakan komitmen mereka terhadap ISIS pada tahun 2014. Sejak 2016, surat kabar ISIS "al-Fatihin" ("Sang Penakluk") terbit mingguan dalam bahasa Melayu dan Indonesia. Sejak 2018, terjadi sebelas bom bunuh diri di Indonesia dan enam insiden di Filipina.

Hampir setiap minggu, surat kabar di wilayah regional melaporkan penangkapan para militan Islamis. Di Malaysia saja, selama enam tahun belakangan telah ditahan lebih dari 500 tersangka teroris.

Sekarang ada pula kemungkinan kembalinya orang-orang dari Suriah dan Irak. Malaysia memperkirakan ada 53 orang dan Indonesia lebih dari 100 orang, demikian menurut surat kabar Benar News.

Perlu Pendekatan Berbeda

Konflik di kota Marawi, di Pulau Mindanao, Filipina, dari Mei hingga Oktober 2017 menunjukkan besarnya kapasitas perlawanan militan Islamis.

Mereka berhasil menguasai kota berpenduduk 200 ribu jiwa dan bertempur selama berbulan-bulan dengan pihak militer Filipina. Kini, sebagian kota telah hancur dan ada lebih dari 50 ribu penduduk tinggal di tempat-tempat penampungan.

Para pakar menilai langkah-langkah antiterorisme yang diambil oleh pemerintah masing-masing negara di wilayah ini secara berbeda.

Zachary Abuza menilai langkah pemerintah Indonesia telah bagus. Dia menunjukkan adanya ratusan tersangka telah ditangkap sejak berlakunya undang-undang antiterorisme pada 2018.

Pihak berwenang sebenarnya telah mengenali pelaku penusukan Wiranto sebagai seorang radikal. Namun mereka tidak bisa menangkapnya tanpa ada bukti ia melanggar hukum, ujar pakar keamanan Stanislaus Riyanta kepada DW.

"Bukan kecolongan, tapi intelijen tidak bisa melakukan tindakan tapi hanya memberikan peringatan atau informasi kepada aparat penegak hukum. Ketika ada informasi, aparat penegak hukum juga tidak bisa melakukan penangkapan jika tidak ada indikasi aksi teror."

Dengan diperketatnya UU yang mempersempit ruang gerak mereka, para teroris pun menyesuaikan strategi dengan membentuk sel-sel kecil dan serangan individu yang direncanakan. "Ini membuatnya lebih sulit untuk mengidentifikasi pada waktu yang tepat."

Abuza dan Clarke, lebih kritis melihat upaya antiteroris di Filipina. Pasukan keamanan telah melakukan pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia.

Hal ini mendorong orang-orang yang memiliki dendam terhadap pemerintah di Manila untuk bergabung dalam pelukan militan Islamis. Hal yang sama berlaku untuk operasi militer di Marawi yang kemudian dieksploitasi oleh kaum radikal dalam propaganda mereka.

Masalah Sosial Bersama

Namun perjuangan melawan teroris oleh aparat keamanan dinilai tidak cukup. Peneliti Indonesia yang berbasis di Bonn, Berthold Damshäuser, yang berbicara kepada DW pada pemilu April 2019, telah mengamati "meningkatnya intoleransi" selama bertahun-tahun.

Orang-orang Indonesia khususnya yang berusia lebih muda semakin menyerukan interpretasi Islam konservatif dan mempromosikan peningkatan islamisasi di negara ini.

Toleransi beragama yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila, menurut pengamat, baru-baru ini telah dirusak oleh hak-hak khusus regional guna menegakkan konsep moral yang bersifat fundamentalis.

Susanne Schmidmeister menegaskan adalah penting untuk memperkuat posisi prinsip-prinsip demokrasi secara menyeluruh dari konstitusi dalam berhadapan gerakan ini di kawasan regional. (ae/vlz)