Cegah Protes di Kashmir, India Tangkap Ratusan Aktivis dan Intelektual Lokal

Profesor, pengusaha, aktivis dan mahasiswa termasuk di antara 560 orang yang digiring ke pusat-pusat penahanan darurat di kota-kota Srinagar, Baramulla dan Gurez, kata media lokal Press Trust of India dan Indian Express hari Kamis (08/08).

Perdana Menteri India Narendra Modi hari ini berpidato memberikan penjelasan mengenai keputusan pemerintahannya mencabut status khusus Kashmir yang sudah berlaku selama tujuh dekade. Keputusan itu sempat menyulut aksi protes di berbagai tempat di Kashmir.

Parlemen India mengesahkan undang-undang yang membagi wilayah yang disengketakan menjadi dua wilayah yang akan diperintah langsung oleh New Delhi.

Puluhan ribu pasukan India dikerahkan ke wilayah Kashmir-India. Sebagian wilayah Kashmir dikuasai oleh Pakistan. Aparat keamanan memberlakukan jam malam yang ketat dan hanya mengizinkan gerakan terbatas di jalan-jalan yang biasanya ramai dengan turis.

Banyak kalangan memperingatkan bahwa langkah sepihak pemerintah India bisa memicu konflik terbuka dengan musuh bebuyutannya, Pakistan. India dan Pakistan kedua-duanya merupakan negara yang memiliki bom atom. Kedua negara sudah pernah terlibat perang beberapa kali karena memperebutkan kawasan Kashmir

Badan keamanan penerbangan India Rabu malam (07/08) memperingatkan agar bandara di seluruh negeri untuk meningkatkan keamanan karena "keamanan sipil telah menjadi sasaran empuk serangan teroris".

Pakistan mengatakan telah menurunkan hubungan diplomatik dengan India. Islamabad juga telah berjanji untuk membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Pakistan juga memiliki klaim atas wilayah Kashmir. Sampai kini, wilayah itu terpecah dua antara wilayah di bawah administrasi India dan wilayah di bawah kekuasaan Pakistan.

India: Kashmir "masalah internal"

Pemeritah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi bersikeras menyatakan bahwa berakhirnya otonomi bagi kawasan Kashmir adalah "masalah internal" India.

"Perkembangan terakhir yang berkaitan dengan Pasal 370 sepenuhnya merupakan urusan internal India," kata Kementerian Luar Negeri di New Delhi dalam sebuah pernyataan.

"Berusaha untuk ikut campur dalam yurisdiksi itu..tidak akan pernah berhasil," demikian disebutkan.

India juga mendesak Pakistan untuk meninjau kembali keputusannya menurunkan hubungan diplomatik kedua negara, "agar jalur komunikasi diplomatik tetap terjaga".

hp/ts (rtr, afp, ap)