Penyitaan Tanker oleh Iran: Mengapa Bendera Kapal Begitu Penting?

Kapal barang Stena Impero, yang disita Iran minggu lalu, berlayar dengan mengibarkan bendera Inggris – tapi dimiliki perusahaan Swedia dan tidak ada satu pun warga Inggris di dalamnya.

Adalah sangat umum bagi kapal untuk mengibarkan bendera negara yang berbeda dengan pemiliknya.

Tapi kenapa ini dilakukan dan siapa yang diuntungkan?

Negara bendera

Setiap kapal dagang harus didaftarkan di suatu negara, yang disebut negara bendera.

Berdasarkan sistem pendaftaran terbuka, bendera yang memudahkan atau " flags of convenience" , dapat dikibarkan kapal mana pun tanpa berkaitan dengan kewarganegaraan pemiliknya.

Sistem pembenderaan lainnya menerapkan peraturan yang lebih ketat terkait dengan siapa yang boleh memiliki dan mengoperasikan kapal.

Panama, Marshall Islands, dan Liberia adalah negara-negara bendera yang paling populer.

Tanker berbendera Inggris, Stena Impero. - Erwin Willemse

Terdapat sekitar 1.300 kapal yang terdaftar pada UK Ship Register.

Red Ensign Group, yang termasuk di dalamnya adalah Inggris Raya, wilayah bergantung kepada Kerajaan (Isle of Man, Guernsey dan Jersey), dan wilayah asing Inggris (Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, the Falkland Islands, Gibraltar, Montserrat, St Helena dan the Turks and Caicos Islands) adalah armada ke sembilan terbesar dunia.

Mengapa memilih bendera yang berbeda?

Pemilik kapal memilih bendera negara berdasarkan serangkaian alasan dagang.

Di antaranya peraturan, pajak, dan kualitas layanan, kata ahli keamanan maritim Ioannis Chapsos.

Dia mengacu kepada Yunani, pemilik kapal paling banyak di dunia.

Tetapi kebanyakan kapalnya tidak mengibarkan bendera Yunani, alasan utamanya karena mereka harus membayar pajak yang lebih besar.

Sebagai imbalannya, negara bendera, sering kali negara yang lebih miskin, mendapatkan uang.

Kapal yang didaftarkan di Panama menyumbangkan puluhan miliar Rupiah ke ekonomi negara itu.

Sistem ini memungkinkan pemilik kapal untuk mempekerjakan awak dari manapun di dunia, yang dapat mengurangi biaya.

Sistem "flags of convenience" dikritik karena memungkinkan penerapan peraturan yang lebih longgar dan bahkan mengabaikan aturan maritim internasional.

Tetapi praktik perkapalan pada umumnya dipandang telah membaik dalam 30 tahun terakhir.

Istilah ini tidak digunakan oleh Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organisation, IMO), badan perkapalan PBB.

Dan istilah ini "nyaris dipandang sebagai kata sumpah-serapah di industri perkapalan", kata Simon Bennett, dari Kamar Dagang Perkapalan Internasional (International Chamber of Shipping, ICS).

Dia mengatakan para pemilik cenderung memilih untuk mendaftarkan negara bendera berdasarkan nama baik atau karena daftar perkapalan besar yang diakui di semua pelabuhan utama.

Catatan keamanan sistem pendaftaran terbuka, imbuhnya, mirip dengan sistem bendera tradisional.

Bagaimanapun, sistem ini tetap dikritik.

Mendaftarkan kapal di bawah bendera yang berbeda membuat para pemilik kapal sulit dimintai tanggung jawab atas pertikaian upah atau kondisi kerja, menurut Federasi Pekerja Transpostasi Internasional (International Transport Workers` Federation).

Tanker milik Norwegia berbendera Marshall Islands, meledak di Teluk Oman. - EPA

Siapa yang bertanggung jawab?

Setelah memakai bendera suatu negara, hukum negara itu berlaku di atas kapal, dan masing-masing negara bertanggung jawab atas kapal yang mengibarkan benderanya.

Ini termasuk memastikan kapal mematuhi standar internasional yang relevan — melalui survei dan sertifikasi kapal, kata IMO.

Negara bendera meneken traktat maritim internasioal dan bertanggung jawab atas penegakannya. Traktat itu memuat aturan yang dibuat oleh IMO terkait konstruksi, desain, peralatan, dan awak kapal.

Menurut Konvensi Hukum Laut PBB, negara bendera diwajibkan mengambil tindakan untuk memastikan keamanan di laut.

Siapa yang mengelola daftar bendera?

Pendaftaran bendera di suatu negara umumnya dijalankan oleh negara yang berbeda.

Misalnya di Liberia, dijalankan oleh sebuah perusahaan AS yang bermarkas di Washington DC.

Mongolia Registry yang tidak memiliki laut bermarkas di Singapura.

Dan Comoros Registry bermarkas di Bulgaria.

Lokasi geografis sistem pendaftaran yang tidak biasa ini dapat menyebabkan masalah keamanan.

Bukanlah hal yang realistis bagi negara bendera untuk mengamankan semua kapal yang terdaftar, kata Chapsos, meskipun kapal tersebut sebenarnya adalah perpanjangan dari negara itu.

Lebih sulit lagi bagi negara dengan sumber daya yang lebih sedikit dari pada, misalnya, Angkatan Laut Inggris, namun memiliki jauh lebih banyak kapal komersial.

- BBC