Pemerintahan Junta Militer Thailand Resmi Dibubarkan

VIVA – Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kepala pemerintahan militer. Dengan demikian, pemerintahan Thailand akan berjalan secara demokratis setelah lima tahun di bawah kekuasaan militer.

Prayut masih tetap menjabat sebagai perdana menteri, dengan dukungan dari partai pro-militer di parlemen dan majelis tinggi yang ditunjuk militer di bawah konstitusi. 

Dalam pidatonya di televisi setempat, Prayut mengungkapkan, berbagai pencapaian yang berhasil dilakukan di berbagai daerah, di bawah pemerintahan militer. Di antaranya seperti penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia, hingga menyelamatkan 13 anak laki-laki dan pelatih sepak bola yang terjebak di sebuah gua tahun lalu.

Mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2014 itu mengatakan, intervensi kemudian diperlukan untuk memulihkan ketertiban setelah enam bulan lamanya aksi protes di jalanan, dan bentrokan dengan kekerasan. Keadaan kembali normal setelah pemilu digelar 24 Maret lalu.

"Thailand sekarang sepenuhnya negara demokratis dengan monarki konstitusional, dengan anggota-anggota parlemen yang dipilih," kata Prayut dalam pidatonya, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa 16 Juli 2019.

"Semua masalah akan ditangani secara normal berdasarkan pada sistem demokrasi, tanpa menggunakan kekuatan khusus," ujarnya, yang merujuk pada kekuatan besar yang dimiliki pemerintah militer.

Pekan lalu, Prayut menggunakan kekuatan itu untuk terakhir kalinya guna mengakhiri berbagai pembatasan pada media. Dia juga memindahkan kasus-kasus hukum sipil dari militer ke pengadilan sipil, meskipun dia mempertahankan kekuasaan untuk mengizinkan pasukan keamanan melakukan pencarian dan penangkapan dalam berbagai kasus.

Raja Maha Vajiralongkorn pekan lalu telah mendukung kabinet sipil baru yang dipimpin Prayut, diambil dari koalisi 19 partai yang memegang mayoritas suara di parlemen.

Pemerintah baru akan secara resmi mengambil alih kekuasaan setelah upacara sumpah yang rencananya digelar hari ini. Pekan depan, Prayut dan kabinetnya akan mempresentasikan kebijakannya di hadapan parlemen.