Parlemen Inggris Tolak Lagi Kesepakatan Brexit Diajukan Theresa May

Kesepakatan penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit yang diajukan Perdana Menteri Inggris Theresa May ditolak sebagian besar anggota parlemen untuk kedua kalinya, dengan sisa waktu 17 hari sebelum Brexit berlaku.

Anggota parlemen Inggris kembali menolak kesepakatan Brexit yang diajukan May dengan selisih suara sebesar 149 suara, lebih sedikit dibandingkan ketika mereka menolaknya Januari lalu.

Kesepakatan itu ditolak setelah 242 anggota mendukungnya. Sementara 391 orang lainnya menolak kesepakatan tersebut.

Sebanyak 75 anggota parlemen dari Partai Konservatif tidak menyetujui kesepakatan tersebut, angka yang lebih sedikit dibandingkan pemungutan suara Januari lalu, di mana 118 anggota Konservatif menolaknya.

Sebanyak 10 anggota parlemen dari Partai Unionis Demokratis juga menolak kesepakatan itu, demikian halnya Partai Buruh, Partai Nasional Skotlandia dan partai-partai oposisi lain.

Di sisi lain, tiga anggota parlemen Partai Buruh - Kevin Barron, Caroline Flint dan John Mann - mendukung kesepakatan yang diajukan May.

Dengan hasil tersebut, perdana menteri Inggris itu mengatakan, para anggota parlemen kini akan memilih di antara dua pilihan: Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun dan - jika itu juga ditolak - Brexit sebaiknya ditunda.

Artinya, anggota parlemen dapat memilih sesuai hati nurani mereka ketimbang mengikuti arahan petinggi partai - sebuah langkah tak biasa dalam pemungutan suara untuk suatu kebijakan besar, di mana Partai Buruh menyebut langkah tersebut menunjukkan bahwa May telah "menyerah dalam berdalih tengah memimpin negeri".

May mengajukan permohonan di menit terakhir kepada para anggota parlemen untuk mendukung kesepakatan Brexit yang diajukannya setelah ia mengamankan jaminan hukum soal `pintu belakang` Irlandia Utara dari Uni Eropa.

Sementara itu, meski ia berhasil meyakinkan sekitar 40 anggota parlemen dari kubu konservatif untuk mengubah keputusan mereka, jumlah tersebut sama sekali tak cukup untuk membalikkan situasi setelah ia kalah besar dengan selisih 230 suara Januari lalu, membuat strategi Brexit-nya kacau balau.

Dalam pernyataan setelah kekalahannya, May mengatakan: "Saya terus meyakini bahwa, sejauh ini, keputusan terbaik adalah bagi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa secara teratur melalui suatu kesepakatan.

"Dan kesepakatan yang telah kami negosiasikan adalah kesepakatan terbaik dan memang satu-satunya yang tersedia."

Menjabarkan langkah berikutnya, ia menyatakan bahwa anggota parlemen akan memberikan suara mereka hari Rabu ini untuk menentukan apakah Inggris harus meninggalkan Uni Eropa melalui kesepakatan atau tidak.

Jika mereka menolak Brexit yang tanpa-kesepakatan, mereka lantas akan melakukan voting kembali di hari berikutnya untuk menentukan apakah Pasal 50 - mekanisme hukum untuk penarikan Inggris dari keanggotaan Uni Eropa pada tanggal 29 Maret 2019 - perlu diperpanjang.

May mengatakan bahwa anggota parlemen harus memutuskan apakah mereka ingin menunda Brexit, menggelar referendum atau pemungutan suara rakyat lainnya, atau mereka ingin "meninggalkan Uni Eropa dengan suatu kesepakatan tetapi bukan kesepakatan yang ini".

Ia menyatakan bahwa pilihan yang dihadapi Inggris "tak mengenakkan", namun karena mereka menolak kesepakatan yang diajukannya, maka "itulah pilihan yang harus dihadapi".

May juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemerintah akan mengumumkan detail tata cara Inggris mengatur perbatasannya dengan Irlandia apabila pilihan melakukan Brexit tanpa-kesepakatan dipilih.

May mengungkapkan bahwa melakukan Brexit tanpa-kesepakatan tetap menjadi prinsip standar pemerintah, namun Downing Street menyatakan bahwa May akan memberitahu para anggota parlemen terkait apakah ia mendukung pilihan tanpa-kesepakatan saat ia membuka sidang parlemen kembali pada hari Rabu ini.

Sang perdana menteri tidak berencana mengundurkan diri setelah kekalahan teranyarnya karena pemerintahannya baru-baru ini mendapatkan dukungan kepercayaan dari parlemen, menurut juru bicara perdana menteri.

Ia juga tidak berencana kembali ke Brussels, markas Uni Eropa, untuk meminta lebih banyak kelonggaran, karena seperti apa yang dikatakannya kepada anggota parlemen, ia masih percaya bahwa kesepakatan yang diajukannya merupakan kesepakatan terbaik dan satu-satunya yang ia tawarkan.