Siapkan Shutdown Pemerintahan Bertahun-tahun, Trump Cuma Gertak?

Presiden AS Donald Trump mengatakan dia bersiap untuk terjadinya `shutdown` atau tutupnya sebagian kantor dan lembaga pemerintah AS - selama bertahun-tahun.

Berbicara setelah bertemu dengan para politikus Demokrat, Trump juga mengatakan bahwa bisa saja dia mengumumkan keadaan darurat nasional untuk memotong jalur Kongres dalam membangun tembok perbatasan AS-Meksiko.

Trump menegaskan dia tidak akan menandatangani RUU apa pun yang tidak mencakup pendanaan pembangunan tembok perbatasan, yang ditentang keras oleh kalangan Demokrat.

Sekarang ini penutupan memasuki pekan ketiga. Sekitar 800.000 pegawai negeri pemerintah federal tidak mendapat gaji sejak 22 Desember.

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, dan pemimpin partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer, keluar dari West Wing, Gedung Putih - EPA

Presiden dari partai Republik itu awalnya memberikan ulasan positif tentang pertemuan Jumat di Gedung Putih, yang disebutkannya berlangsung `sangat produktif`.

Tetapi kemudian dalam tanya jawab dengan wartawan dia mengakui bahwa dia telah mengancam akan membiarkan penutupan lembaga-lembaga federal itu selama bertahun-tahun jika perlu.

"Saya memang mengatakan itu, memang sepenuhnya benar bahwa saya mengatakan hal itu," kata Trump dalam tanya jawab di Rose Garden. "Saya kira hal itu tidak akan benar-benar terjadi, tetapi saya bersiap untuk itu."

"Saya sangat bangga melakukan apa yang saya lakukan," tambah presiden. "Saya tidak menyebutnya `shutdown`, saya menyebutnya sebagai melakukan apa yang harus dilakukan untuk kepentingan dan keamanan negara kita."

Anthony Zurcher, BBC News, Washington

Donald Trump mengatakan dia bisa saja mendeklarasikan keadaan `darurat nasional` dan membangun tembok yang dia janjikan di sepanjang perbatasan tanpa persetujuan kongres.

Jika memang benar, pertanyaannya adalah mengapa dia tidak membuktikannya dengan langsung melakukannya.

Andai memang ia dapat memintas keberatan Demokrat dengan menjentikkan jari kepresidenannya, mengapa ia membuat para pegawai lembaga-lembaga federal menderita karena gaji mereka tak dibayar, dan mengganggu jalannya lembaga-lembaga pemerintah penting, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri?

Jawabannya adalah karena solusinya tidak sesederhana itu.

Memang ada ketentuan dalam perundangan AS yang memungkinkan presiden untuk mengarahkan proyek-proyek konstruksi militer saat perang atau keadaan darurat nasional, tetapi dana itu harus berasal dari anggaran Departemen Pertahanan yang dialokasikan oleh Kongres untuk keperluan lain.

Langkah seperti itu dapat mendorong Kongres, termasuk para politikus Partai Republik, untuk menentangnya secara keras.

Lalu akan ada perlawanan hukum yang tak terhindarkan dari Demokrat jika kekuasaan presiden seperti itu akan diberlakukan. Perintah apa pun dari presiden untuk membangun tembok akan dihadapkan dengan tembok gugatan pengadilan yang sama kerasnya menghalangi pembangunannya.

Pernyataan-pernyataan terbaru presiden lebih tampak sebagai sekadar upaya untuk mendapatkan posisi terkuat dalam bernegosiasi dengan Demokrat.

Trump mengatakan bahwa yang dikatakannya itu bukan ancaman - dan dia mungkin benar. Itu hanya sekadar gertakan.

Ketika ditanya apakah dia mempertimbangkan untuk menggunakan kekuasaan presiden untuk memberlakukan situasi darurat untuk memotong jalur kongres terkait pendanaan, Trump mengatakan dia memang mempertimbangkannya.

"Saya mungkin akan melakukannya. Kita bisa memberlakukan keadaan darurat nasional dan membangun (tembok perbatasan) dengan sangat cepat. Itu cara lain untuk melakukannya."

- Getty Images

Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan pertemuan hari Jumat itu berlangsung `sengit`.

Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer mengatakan kepada wartawan: "Kami mengatakan kepada presiden bahwa kita membutuhkan pembukaan lagi (lembaga-lembaga) pemerintah. Ia bersikukuh.

"Dia justru mengatakan akan menutup pemerintah untuk jangka waktu yang sangat lama. Berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun."

Ini merupakan `shutdown` yang ketiga selama masa pemerintahan Donald Trump. - BBC