Pendapatan Menteri Keuangan Malaysia Lebih Tinggi dari PM Mahathir

Pendapatan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng lebih tinggi dari PM Mahathir Mohamad seperti terungkap dalam laporan kekayaan para pejabat, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu.

Laporan kekayaan para pejabat ini, untuk pertama kalinya, dibuka untuk publik dalam situs komisi anti korupsi Malaysia mulai Kamis (01/11).

Pendapatan Lim per bulan sebesar RM86.464.92 (Rp309 juta), atau sekitar Rp36,7 juta lebih banyak dari PM Mahathir.

Adapun pendapatan Mahathir berada di tempat keempat, di bawah Menteri Tenaga Kerja Baru Bian dan Menteri Perdagangan Saifuddin Nasution Ismail.

Pendapatan yang tertera di situs badan anti korupsi Malaysia, ) menurut wakil komisioner Shamsun Baharin Mohd Jamil seperti dikutip situs Malaysiakini, bukan hanya dari gaji namun juga pendapatan dari sumber lain. BBC mencoba mengontak Shamsun namun belum mendapatkan tanggapan.

Berdasarkan situs badan anti-korupsi Malaysia ini, baru sekitar 80% menteri dan para pejabat terkait yang telah melaporkan kekayaan mereka, sebagai bagian dari janji pemerintahan baru, Pakatan Harapan, untuk membasmi korupsi.

Dalam pemerintahan sebelumnya selama 61 tahun, laporan kekayaan hanya diajukan oleh menteri kabinet dan juga perdana menteri kepada badan anti korupsi secara tertutup.

Tetapi upaya badan anti korupsi ini mengundang reaksi berbeda karena situs hanya membuat pendapatan bulanan para pejabat dan tidak mencakup semua aset seperti yang dijanjikan.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat di Malaysia, (C4) selama beberapa tahun mengkampanyekan agar para pejabat publik mendeklarasikan aset mereka.

Direktur C4 Cynthia Gabriel menyatakan "kecewa dan marah" atas situs itu.

Istri mantan PM Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansur meninggalkan pengadilan pada tanggal 25 Oktober. - EPA

"Kami kecewa karena tampaknya kerajaan (pemerintah) Pakatan Harapan tidak serius memenhi tanggung jawab dan janji kepada rakyat bahwa mereka akan melaporkan aset sebelum periode masa kerja dimulai," kata Cynthia kepada wartawan Malaysia Aidila Razak yang melaporkan untuk BBC New Indonesia.

Dekelarasi aset, kata Cynthia harus mencakup tabungan, properti dan termasuk tas tangan mewah serta perhiasan milik keluarga dekat.

Melalui situs itu, badan anti korupsi menyatakan rincian lengkap dari aset itu akan diterbitkan setelah "masalah teknis" diselesaikan. Namun Cynthia menyebut alasan itu sulit diterima.

Ia mengatakan deklarasi aset adalah alat anti korupsi untuk meyakinkan publik bahwa dana mereka tak digunakan untuk memperkaya para pejabat, khususnya mereka yang menduduki jabatan politik.

Deklarasi kekayaan secara reguler dapat mencegah kasus korupsi seperti 1MDB, kasus yang menjerat Najib Razak

Najib dan istrinya Rosmah Mansor mengejutkan Malaysia saat polisi menyita aset dari enam rumah milik Najib setelah ia ditahan dilaporkan mencapai US$273 juta atau sekitar Rp4.143 triliun.

Namun Najib menyatakan tak bersalah berulang kali dan mengatakan bahwa dana dari aset yang disita bukan dari 1MDB tapi hadiah dari pemerintah Arab Saudi untuk pengeluaran pemilu.

Saat ini Najib dan istrinya tengah diadili atas dakwaan korupsi menyangkut dana dari 1MDB.

Mantan PM Malaysia Najib Razak di ruang pengadilan. - AFP

Aktivis yang mengkampanyekan keterbukaan data, Kuek Ser Kuang Keng menyatakan bahwa situs badan anti korupsi itu masih kurang informasi penting. Tetapi ia memyatakan informasi itu berguna.

"Misalnya jika para pejabat membeli aset baru seperti rumah mewah, maka akan sulit untuk membandingkan mereka mampu membeli dengan pendapatan bulanan seperti ini," kata Kuek Ser.

Kuek menyatakan ia masih khawatir bahwa badan anti korupsi tidak mengungkapkan semua data yang mereka peroleh dari para pejabat karena "isu politik."

"Yang mengkhawatirkan saya adalah mereka (badan anti korupsi) tidak punya komitmen, tidak ada keinginan politik untuk untuk memaparkan laporan yang lengkap. itu yang saya khawatir. Saya harap masalah teknis dan bukan masalah politik."

Ketua badan anti korupsi, Shukri Abdull, sendiri menyatakan kepada surat kabar Malaysia, The Star, bahwa merkea menunggu persetujuan dari para menteri untuk merinci aset mereka.

"Saat ini, kami menunggu keputusan kabinet...untuk menerbitkan aset para menteri," kata Shukri.

Shukri juga mengatakan kepada kantor berita Bernama bahwa dia mengingatkan mereka yang tak melaporkan kekayaan akan dianggap melakukan kejahatan.