PM Turnbull Dituding Permalukan Tetua Aborijin
- abc
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull dituding mempermalukan para pemimpin Aborijin karena menolak desakan digelarnya referendum untuk membentuk badan perwakilan Aborijin di Parlemen.
Muncul optimisme dan dukungan luas terhadap gagasan pembentukan badan penasihat masyarakat pribumi/Aborijin dalam konstitusi Australia di antara ribuan warga Australia yang menghadiri salah satu pertemuan pribumi paling penting, Festival Garma tahunan di Arnhem Land, wilayah utara Australia (NT) akhir pekan ini.
"Saya tidak yakin usulan ini akan lolos pada referendum dan itu bukan kebijakan yang akan saya dukung" kata PM Turnbull kepada ABC.
Galarrwuy Yunupingu, seorang pemimpin adat mengatakan kepada orang banyak di festival itu bahwa penting bagi orang-orang Aborijin untuk diakui hak kami secara konstitusi,”
PM Turnbull permalukan tetua Aborijin
Sementara itu peunulis Australia, Richard Flanagan, mengatakan Perdana Menteri Turnbull telah "mempermalukan para pemimpin Aborijin dan menyia-nyiakan kesempatan rekonsiliasi.
Dalam pidatonya di Festival Garma, pemenang hadiah Man Booker itu mengatakan bahwa pemerintah Australia tidak memiliki keberanian dan belas kasihan.
ABC News: Owain Stia-James
"Pernyataan Uluru adalah sebuah momen bersejarah bagi bangsa kita, dengan pemerintah Turnbull menolaknya berarti PM Turnbull memilih untuk menulisnya diluar sejarah kita," katanya.
"Upaya yang dituntut kepada Canberra mungkin terlalu besar – upaya itu menuntut Canberra membayangkan negara Australia baru yang lebih kuat, lebih kaya. Itu menuntut orang-orang yang memahami sebuah kehidupan dari sebuah pikiran dan kehidupan sebuah jiwa.
"Sebuah pemerintahan yang mengklaim sebagai orang yang baik hati terhadap penduduk asli Australia telah secara terbuka mempermalukan sebuah generasi para pemimpin kulit hitam yang besar."
Tahun lalu, ratusan orang Aborijin dan Torres Strait Islander menyerukan dilakukannya referendum untuk membentuk badan Bangsa Pertama (penduduk pribumi) di dalam konstitusi.
Komentar PM Turnbull menegaskan kembali penolakannya atas Pernyataan Uluru tersebut. Ia mengatakan badan penasihat Pribumi yang bersifat konstitusional akan dipandang sebagai kamar ketiga di Parlemen.
Penyelidikan gabungan parlemen telah memulai sebuah putaran konsultasi baru dimana komunitas Pribumi - sebuah laporan sementara menemukan masih ada dukungan luas untuk referendum.
Reconciliation Australia
Forum yang digelar pada Festival Garma akhir pekan ini didominasi oleh desakan untuk memajukan pemilihan suara nasional mengenai masalah ini.
PM Turnbull berjanji akan membahas hasil dari penyelidikan parlemen ini, tetapi meyakini penting bagi warga Pribumi Australia terpilih ke Parlemen Federal.
"Saya menghabiskan banyak waktu berbicara dengan para pemimpin Aborijin dan komunitas Aborijin ... apa yang paling difokuskan masyarakat saat ini adalah memastikan mereka memiliki suara yang lebih kuat dalam hal pengambilan keputusan di tingkat lokal, layanan lokal," katanya.
Satu dekade "terbuang" dalam urusan Pribumi
Sementara itu Kepala Eksekutif Dewan Perempuan NPY, Andrea Mason, mengatakan satu dekade terakhir adalah "tahun yang sia-sia" dalam urusan Aborigin.
"Dekade terakhir menciptakan banyak kekecewaan, karena ada kesempatan untuk melakukannya dengan lebih baik ... tapi tujuan dan target kami bekum tercapai,” katanya.
Menurutnya badan Warga Pribumi di parlemen dapat memberikan saran "yang menentukan" untuk merombak target penutupan-kesenjangan pemerintah.
"Badan perwakilan bisa memberikan saran di tingkat tinggi untuk itu."
Dia mengatakan kepada ABC beberapa pekerjaan kebijakan penting yang dilakukan kelompok pribumi tidak dimanfaatkan dan program kerja jarak jauh Pemerintah justru merugikan dalam beberapa kasus.
"Kami harus menggembleng orang-orang Aborigin dan Torres Strait Islander karena kami tidak memiliki badan perwakilan."
Pemerintah Federal sedang berkonsultasi dengan komunitas Aborijin dan Torres Strait Islander untuk menetapkan target baru di bidang kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.
Menteri Urusan Masyarakat Adat Nigel Scullion mengatakan pemerintah akan menambah lebih banyak target - dan bahwa negara bagian dan wilayah tidak memiliki cukup masukan.