PBB Tekan Pemimpin Myanmar Selidiki Penindasan Rohingya

Satu tim utusan PBB mengatakan kepada para pemimpin Myanmar bahwa dibutuhkan `penyelidikan tepat` tentang perlakuan atas umat Muslim Rohingya di negara itu.

Sekitar 700.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak maraknya kekerasan di negara bagian Rakhine, Agustus lalu.

Duta Besar Inggis untuk PBB, Karen Pierce -yang ikut dalam tim yang berkunjung ke Myanmar- mengatakan kebutuhan akan penyelidikan itu disampaikan dalam pertemuan mereka dengan Aung San Suu Kyi dan panglima angkatan bersenjata, Jenderal Min Aung Hlaing.

Para pengungsi dan kelompok pegiat hak asasi menuding tentara Myanmar dan militan sipil melakukan pembunuhan maupun pemerkosaan atas warga Rohingya serta membakari kampung-kampung mereka.

Militer Myanmar menegaskan bahwa operasi dilancarkan untuk membasmi kelompok militan Rohingya yang dituduh melakukan serangan atas pos-pos keamanan militer maupun polisi.

Jenderal Min juga membantah tentaranya melakukan kekerasan seksual atas perempuan Rohingya: "Hal itu tidak bisa ditermia berdasarkan budaya dan agama negara kami."

Sekitar 700.000 umat Rohingya melintasi perbatasan ke Bangladesh untuk melarikan diri dari kekerasan di kampung halamannya. - Reuters

Tim dari PBB juga sempat mendatangi negara bagian Rakhine dalam kunjungan dua harinya ke Myanmar. Mereka diterbangkan dengan helikopter militer, Selasa (01/05), ke Rakhine dan menggelar konferensi pers setelah kembali ke ibu kota Naypidaw.

Menurut Karen Pierce ada dua cara untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, yaitu `merujuk ke Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC` sedang satu lagi dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Tim PBB berkunjung ke Rakhine dengan menggunakan helikopter militer. - EPA

Sementara utusan PBB lainnya, Mansour Ayyad Al-Otaibi, mengatakan agar proses pemulangan pengungsi dari Bangladesh dipercepat.

Walau kesepakatan pemulangan pengungsi sudah ditandangani oleh pemerintah Myanmar dan Bangladeh beberapa bulan lalu, masih belum ada yang pengungsi yang dipulangkan.

Pertengahan April, pemerintah Myanmar menyatakan satu keluarga yang terdiri dari lima orang sudah pulang kembali namun Bangladesh membantah keluarga itu pernah tinggal di wilayahnya.

Myanmar tidak mengakui umat Muslim Rohingya sebagai warga negara dan menganggap mereka sebagai pendatang gelap.