Jokowi Ancam 'Skak' KBRI yang Malas dan Gaptek Lindungi WNI

VIVA – Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah yang telah dilakukan dalam menciptakan standarisasi dalam sistem perlindungan warga negara Indonesia, atau WNI di luar negeri.

Standarisasi tersebut telah berhasil diciptakan melalui penguatan instrumen hukum, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyadaran publik, serta aplikasi yang bisa diakses untuk memberi perlindungan kepada WNI di mana pun berada.

"Kita ini kan sekarang semua pakai aplikasi, sistem harus yang seperti itu. Kalau ada kedutaan yang belum pakai, malu. Kalau nanti saya pergi (ke suatu negara) masih belum realisasi, nanti saya akan skak gitu sajalah," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin 12 Februari 2018.

Meski beberapa waktu terakhir Jokowi mengaku masih ada transisi, namun ia menegaskan bahwa dia akan lebih blak-blakan mengecek perwakilan RI. Jokowi juga menyinggung soal pendataan WNI di luar negeri. Dia meminta, agar Kemenlu dan Kemendagri bekerja sama untuk mendata agar ada satu basis data.

"Memang yang sulit itu ilegal. Jadi, yang di sananya diperbaiki, nanti di sini juga kita perbaiki. Saya yakin, jika kita memiliki single database, maka perlindungan WNI kita semakin baik," kata Jokowi yang tak mau kedutaan gagap teknologi, alias gaptek itu.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga sempat melihat secara langsung portal smart embassy yang telah dimiliki oleh Kedutaan Besar RI di Singapura, yang fokus pada diplomasi ekonomi dan perlindungan WNI di negara tersebut.