Bagaimana Melepas Ketergantungan Alutsista RI dari Asing

VIVA – Pertahanan Indonesia belum sepenuhnya kuat jika industri pertahanan yang memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) masih tergantung pihak asing. 

Demikian disampaikan Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Laksamana TNI (Purn) Soemardjono usai melakukan audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

"Kalau kita selalu bergantung kepada produk dari luar negeri maka kita ini pertahanannya bisa dikatakan belum absolut, begitu. Belum ditakuti lawan," ujar Soemardjono di Kementerian Koordinator Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 8 Februari 2018.

Soemardjono mencontohkan, militer Indonesia yang tidak bekerja optimal dalam operasi militer bukan perang yakni penanggulangan bencana tsunami di Aceh pada 2004 lalu. Pada saat itu, Indonesia didera embargo oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Militer Indonesia pada waktu itu mau tak mau harus tergantung kepada militer asing untuk keperluan mengirimkan bantuan dan logistik operasi di sana.

"Kita tidak bisa berkontribusi sepenuhnya dalam menanggulangi bencana tsunami," ujar Soemardjono.

Menurut Soemardjono, KKIP karena itu memiliki tugas untuk mendorong kemandirian Indonesia dalam hal industri pertahanan. Kemandirian itu pertama-tama bisa dicapai dengan adanya komitmen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk selalu menggunakan alutsista yang memang bisa diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.

"Tapi mandiri juga bukan berarti semua harus produk dalam negeri, tidak. Kita pertama-tama, mandiri dulu misalkan memelihara alutsista yang sudah kita punya, mandiri menjadi global supply chain hingga mandiri untuk produksi," ujar Soemardjono.