Swasembada Beras Sulit Dipercaya Bila Harga TInggi

VIVA – Pemerintah diminta menerapkan kebijakan impor beras, bukan saat menjelang musim panen. Sebab, apabila impor dilakukan saat musim panen tiba, maka beras akan membanjiri pasar, sehingga membuat harga beras produksi petani menukik tajam.

Senior Economist Institute for Development of Economics and Finance, Berly Martawardaya mengatakan, pemerintah juga harus menjamin dan melindungi kesejahteraan petani dan keberlangsungan industri pertanian di Tanah Air. Sehingga, ke depannya tidak perlu lagi membuka keran impor.

“Beras adalah komoditi strategis. Beras juga menjadi salah satu komoditas yang paling tinggi peranannya terhadap inflasi nasional. Klaim bahwa kita sudah surplus beras atau swasembada beras sangat sulit dipercaya dengan tingginya harga beras di berbagai pelosok Indonesia," kata Berly dalam keterangannya, Jumat 19 Januari 2018.

Sementara itu, Ketua Policy Centre Ikatan Alumni Universitas Indonesia in juga berpendapat bahwa kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Oktober 2017. Bank Indonesia mencatat harga beras mengalami kenaikan sejak Desember tahun lalu yang seharusnya tidak terjadi jika pasokan beras memadai.

"Hal ini diperkuat dengan panen akhir 2017 yang diserang wereng di beberapa daerah sehingga mengindikasikan stok beras memang kurang," paparnya.

Ia menegaskan, seharusnya pada saat harga beras mulai naik akibat stok menipis, antara September dan Oktober, segera dikeluarkan keputusan impor. Sebab, masa panen masih cukup lama, atau pada Januari ini.

Sementara itu, guru besar Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin mengungkapkan, impor beras bukanlah sesuatu yang tabu dan baru. Kebijakan impor beras menjadi ramai, karena dilakukan pada saat tahun politik. 

“Impor beras bukan sesuatu yang baru. Impor kali ini menjadi heboh karena tahun ini adalah tahun politik,” ujarnya.

Kendati demikian, baik dirinya maupun Berly, menyangsikan jika kelangkaan beras saat ini karena adanya permainan mafia beras.

Menurut Bustanul, apabila kelangkaan beras ini karena ulah mafia atau spekulan, seharusnya pada saat harga beras sudah bertambah lebih dari Rp2.000 per kg, maka stok beras dilepas. "Kenyataannya, stok beras tidak juga dilepas. Itu berarti beras memang langka," tuturnya.