WTO Melempem, RI Beda Kubu dengan AS soal E-Commerce
- Reuters/Marcos Brindicci
VIVA – Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) gagal mencapai kesepakatan baru apapun pada penutupan pertemuan tahunannya di Buenos Aires, Argentina, Rabu waktu setempat.
Dilansir dari Reuters, Kamis, 14 Desember 2017, kebuntuan pertemuan tersebut menghancurkan harapan dunia akan kesepakatan baru mengenai aturan e-Commerce, pembatasan subsidi pertanian dan perikanan. Kebuntuan ini pun menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya WTO mampu mengatur perdagangan dunia saat ini.
Aura frustasi dalam pertemuan tersebut juga menyebabkan beberapa menteri delegasi, termasuk dari Amerika Serikat (AS) Robert Lighthizer memberi saran solusi terakhir. Agar ke depannya di WTO perundingan dilakukan antara kelompok-kelompok kecil yang memiliki visi dan misi yang sama.
"Kami belum mencapai hasil multilateral. Kenyataan yang menyedihkan bahkan kita tidak sepakat untuk menghentikan subsidi penangkapan ikan secara ilegal," ungkap Komisaris Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom.
Dia pun mengungkapkan kekurangan WTO dalam menentukan arah perdagangan dunia. Yaitu semua kesepakatan harus mendapat persetujuan bulat dari 164 negara anggota. Hal itu jelas sulit terwujud.
Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo menambahkan bahwa anggota WTO perlu melakukan pencarian jiwa ke depannya. Para anggota harus bisa menyadari bahwa mereka tidak dapat memperoleh semua yang mereka inginkan.
"Kemajuan akan membutuhkan lompatan di posisi anggota, dan kami tidak melihat itu," kata Azevedo pada acara penutupan acara tersebut.
Terkait aturan e-Commerce sekitar 70 anggota termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang berkomitmen untuk terus menegosiasikan peraturan mengenai perdagangan elektronik internasional. Meskipun kesepakatan yang lebih luas di antara keanggotaan penuh gagal.
Lalu bagaimana sikap Indonesia? Bersama beberapa negara seperti China, India dan Vietnam, Indonesia tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Ke 70 negara tersebut mengagendakan pertemuan kembali di luar WTO, untuk membahas soal aturan e-Commerce pada awal kuartal pertama 2018.