Sinergi Pemerintah dan Swasta Penting untuk Dorong Ekonomi

VIVA – Pemerintah tak bisa dipungkiri, tidak bisa sendiri dalam mendorong perekonomian Nasional, pehan swasta, atau dunia usaha penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju di masa depan. 

Hal tersebut pun di sadari oleh Presiden Joko Widodo. Komitmen kerja sama dengan pemerintah ditegaskan akan terus dilakukan. Koordinasi untuk membangun sinergitas antara pemerintah dan dunia usaha menjadi hal yang penting.  

Pada Kamis pekan lalu, Presiden RI, Joko Widodo memenuhi janjinya untuk meluangkan waktu dan berdialog dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung selama 3,5 jam di Istana Merdeka. 

Dewan Pengurus Kadin dipimpin langsung oleh Ketua Umum Rosan P. Roeslani. ia menyampaikan secara konkret, masalah-masalah apa saja yang perlu diselesaikan pemerintah untuk mendorong peran dunia usaha. 

"Dari awal menyampaikan buka-bukaan saja, terang-terangan saja, sehingga hasil keputusannya nanti rekomendasinya tepat sasaran. Kita diminta buka kendalanya di pemda maupun provinsi maupun pemerintah pusat," ujar Rosan dikutip dari keterangan resminya, Senin 30 Oktober 2017.

Presiden pun, ucap Rosan, mendukung pengusaha nasional untuk berkembang. Sejumlah wejangan pun disampaikan Jokowi untuk para pebisnis dalam menjalankan usahanya. 

"Kalau negara ini mau maju, ya pengusaha nasionalnya mesti berkembang, maju, porsinya dunia usaha harus bertumbuh, dengan tidak melupakan pertumbuhan manusianya. Kalau kita ingin pertumbuhan berkualitas, ya manusianya juga harus bertumbuh. Itu yang penting," ucap Rosan menyampaikan pesan Presiden.

Menurut keterangan pers Sekretariat Presiden, hal lain yang disampaikan Kadin adalah mensinergikan BUMN dengan swasta dan usulan mengakselerasi pembangunan infrastruktur, serta memberikan peran kepada pengusaha daerah dan tidak bersinggungan dengan BUMN.

Usulan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan, melalui pengelolaan aset produktif di anak perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN tersebut dilepas sehingga BUMN dapat fokus pada core business-nya.

"Usulan BUMN melepas anak perusahaannya ini kita sanggup karena perusahaan ini sudah jadi sehingga cash flow-nya sudah jelas dan dari segi financing lebih terbuka," kata Rosan.

Rosan juga mengatakan, pengusaha nasional seharusnya diberikan peran lebih dalam sebuah proyek infrastruktur. Kadin pun memberi masukan kepada Jokowi untuk memecahkan hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan.

Misalnya dengan memberi kesempatan kepada swasta nasional di daerah untuk bisa menggarap proyek infrastruktur. "Pekerjaan di bawah Rp50 atau Rp100 miliar untuk diberikan kepada pengusaha daerah dan itu bentuknya tidak di bundle," lanjut dia.

Pihaknya yakin dengan kebijakan demikian, pengusaha daerah bisa lebih meningkatkan kapasitas. Hal ini diyakini akan berimbas besar pada terbukanya lapangan pekerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi par menteri-menteri terkait. Sementara itu, jajaran pengurus Kadin yang hadir adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Maruarar Sirait, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede, WKU Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady, WKU Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakrie. 

Kemudian, WKU Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, WKU Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Motik, WKU Bidang Tenaga Kerja Anton Supit, WKU Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja. Selanjutnya Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah Kukrit Suryo Wicaksono, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Tugiyo Wiroatmodjo, dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Utara Ivan Batubara.