Akses Modal UKM Diklaim Lebih Lancar di Tahun ke-3 Jokowi
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengklaim, selama tiga tahun ini pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah melakukan upaya untuk mempermudah akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, atau UMKM.
"Hal ini salah satunya dilakukan dengan mendorong percepatan penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat)," ujar Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017.
Dia menjabarkan, penyaluran KUR hingga kini telah mencapai Rp69,6 triliun, atau 65,5 persen dari total target KUR sebesar Rp106,2 triliun tahun ini. KUR itu rencananya akan disalurkan kepada 3.098.515 juta debitur.
Untuk memaksimalkan peran koperasi, dia menjelaskan, ada tiga tahapan yang sedang didorong oleh kementeriannya. Pertama, reorientasi dengan mengubah paradigma koperasi menjadi lebih modern dan berdaya saing.
Kedua, rehabilitasi. Yakni dengan membangun online database system (ODB) untuk memperoleh data koperasi yang akurat. Saat ini, ada 40.013 unit koperasi yang dibubarkan karena tidak aktif, dan yang aktif berjumlah 153.171 unit.
Ketiga, adalah dengan meningkatkan kapasitas koperasi melalui regulasi. Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pengembangan teknologi yang digunakan untuk berbisnis.
"Setelah melalui berbagai upaya penguatan koperasi, akhirnya koperasi mendapat peran yang lebih besar dalam menjalankan program pemerintah melalui KUR," jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, dengan segala upaya yang dilakukan kontribusi koperasi dan UKM dalam mendorong ekonomi terus meningkat. Hal itu terbukti dengan berbagai data yang ada.
"Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS yang telah diolah, kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional dari 1,71 persen pada 2014 naik menjadi 3,99 persen pada 2016," katanya.
Sementara itu, rasio kewirausahaan nasional yang pada 2014 tercatat hanya 1,65 persen. Kini, melonjak menjadi 3,01 persen se Indonesia.