Kesejahteraan Kelas Bawah Jadi PR Tiga Tahun Jokowi-JK

VIVA.co.id – Selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ada catatan penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Di tengah pemerintah yang masih berfokus kepada infrastruktur, diharapkan ada perhatian khusus kepada penurunan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah bawah.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance, Berly Martawardaya, mengatakan, pada 2008, pemerintah telah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebanyak 2,3 juta orang miskin saat itu. Namun, setelah 2008, angka kemiskinan cenderung turun tapi melambat.

"Jadi jangan lengah, karena di tahun ketiga (Jokowi-JK) ini fokusnya adalah ke implementasi dan mengurangi kemiskinan itu juga fokus, sudah mulai shifting (dari infrastruktur) ke kesejahteraan masyarakat menengah bawah," kata Berly di Menteng, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2017.

Menurut dia, selama tiga tahun ini, kemiskinan memang cenderung berkurang. Hanya saja, penurunan angka kemiskinan ini masih bisa terus dioptimalkan dengan cara peningkatan sektor manufaktur.

"Dengan kuatnya atau majunya sektor manufaktur, investor masuk, kemiskinan akan berkurang. Jadi ini titik tengah, ini masanya buat geber, untuk undang investor," kata dia.

Ia menjelaskan, implikasi pembangunan infrastruktur memang baru terasa dalam beberapa tahun ke depan terhadap kesejahteraan. Namun, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan sektor manufaktur.

"Infrastruktur secara umum memang butuh waktu. Tapi, seharusnya bukan hanya fokus infrastruktur, namun juga perbaikan kesejahteraan,” tuturnya.

“Motor pertumbuhan itu yang dilihat adalah sektor jasa, dengan pendidikan masyarakat yang banyak masih SMP ke bawah. Kunci pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan adalah sektor manufaktur, investor ini diharapkan masuk ke manufaktur," ujarnya.