Kembangkan Tol Laut, Industri Nasional Harus Diprioritaskan

VIVA.co.id – Para pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association, atau INSA meminta, pemerintah berkoordinasi dengan industri pelayaran nasional dalam mengembangkan sektor kemaritiman di Tanah Air. 

Sekretaris Umum INSA, Budhi Halim mengatakan, pihaknya pun mengkritisi rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan kapal kargo bermuatan besar dari Jepang, untuk membantu program Tol Laut. Sebab, rencana itu berpotensi melanggar Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008.

"Sesuai undang-undang, kapal asing tidak boleh melayari domestik. Kecuali, jika kapal di Indonesia tidak ada yang yang serupa. Itu jelas-jelas melanggar undang-undang," kata Budhi dikutip dari keterangannya, Senin 16 Oktober 2017. 

Budhi menambahkan, seharusnya pemerintah memprioritaskan untuk membeli kapal dari industri pelayaran internasional. Sehingga, industri dalam negeri bisa terus tumbuh. 

"Pemerintah itu seperti orangtua, jadi berikan kepada kami anak sendiri. Sewa kapal itu mahal dan tidak efektif, nanti pemerintah sendiri yang rugi," kata dia. 

Menurut Budhi, keinginan pemerintah dengan menyediakan kapal besar untuk membuat harga logistik mura pun memiliki risiko. Misalnya, infrastruktur penunjang hingga tingkat keterisian barang.

Jika kedua hal itu tidak bisa diakomodir dengan baik, bukan hal yang mustahil pemerintah akan menderita kerugian. Niatan baik tersebut menjadi mubazir pada akhirnya. 

"Mesti dilihat, pelabuhan bisa menampung kapal besar, atau tidak. Kedua, muatan baliknya ada tidak dari sana? Kapal besar ini bolak-balik dan nantinya subsidi dari pemerintah. Kalau pemerintah yang sewa, nanti pemerintah yang rugi," kata dia.

Lebih lanjut, Budhi menegaskan, pengusaha pelayaran nasional mampu mendukung program Tol Laut. Namun, pemerintah harus tetap melakukan pendampingan dan memberikan subsidi, agar target yang dikejar bisa cepat terealisasi. 
 
"Pengusaha kita bisa. Ingin biaya logistik swasta murah, subsidi tinggal diberikan kepada swasta untuk menutupi biaya," ucap dia. 

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Lenis Kagoyo, dalam kunjungannya ke Manokwari, Papua Barat, menyatakan pemerintah pusat terus berupaya memperbaiki program tol laut dengan menggandeng perusahaan raksasa asal Jepang. Sebab, harga bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) di Papua dan Papua Barat masih tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kapal kargo bermuatan besar dan berteknologi tinggi. Sehingga, tidak membutuhkan crane untuk proses bongkar muat. Kapal ini diproyeksikan dapat beroperasi pada November 2017. 

Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) Wahyono Bimarso mengungkapkan, pengusaha pelayaran Indonesia memiliki kapal-kapal bermuatan 1000-2000 teus, serta melayani rute-rute besar ke Indonesia bagian barat dan timur. 

Menurutnya, pemerintah harus terus melindungi kepentingan nasional dalam hal ini. Investor asing yang memiliki kapal-kapal besar di atas 3.000 teus, diminta untuk tidak diizinkan beroperasi. 

"Kita punya azas cabotage, jadi bendera asing tidak boleh masuk ke dalam pelayaran kita," ucap Wahyono.