Ciamik, Harga Rusun di Stasiun Pasar Senen Cuma Rp224 Juta
VIVA.co.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengungkapkan pemerintah menyediakan harga spesial bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ingin punya rumah susun di kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Program ini untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi MBR, yang masih sangat tinggi, khususnya di perkotaan. Adapun harga yang dipatok adalah sebesar Rp7 juta per meter atau sekitar Rp224 juta dengan luas 32 m2.
Menurut Rini, harga ini merupakan subsidi dari pemerintah melalui kredit dari Bank BTN. Harga ini juga berlaku untuk TOD Pondok Cina, selain TOD Stasiun Pasar Senen yang baru dilakukan groundbreaking pada hari ini.
"Jadi Pondok Cina dan di sini (TOD stasiun Pasar Senen) sama. Untuk MBR (harga) spesial," kata Rini di kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Selasa 10 Oktober 2017.
Pemberian fasilitas kredit hunian bagi MBR ini menurutnya masih masuk dalam program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam program sejuta rumah yang bekerja sama dengan Bank BTN dalam menyalurkan subsidi pemerintah.
Rini mengatakan, pihaknya selalu mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai BUMN transportasi untuk bekerjasama dengan BUMN karya dalam pembangunan hunian di dekat stasiun tersebut.
"Kalau di Pondok Cina dengan Perumnas, sekarang WIKA langsung dengan KAI. Sekali lagi, Kalau MBR harus harga spesial, bahwa untuk MBR Rp7 juta per meter. Luas nya 32 m2 sehingga dikalkulasi jadi Rp224 juta," kata dia.
MBR juga disebut akan mendapatkan subsidi yang sama dalam program sejuta rumah seperti subsidi uang muka, subsidi selisih bunga atau pun subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Jadi, kalau pada pesan tinggal proses dengan BTN," kata dia.
Rini pun menambahkan, dari total 480 dari unit bagi MBR yang disediakan, diharapkan dapat memberikan hunian yang memadai dan ini berada di pusat kota. Tujuan BUMN, kata Rini, jangan hanya mencari untung saja, melainkan harus memberikan masyarakat hunian dengan harga yang lebih baik.
"Jadi begini, karena, BTN yang bertanggung jawab bagi MBR untuk mendapat hunian murah karena mendapat subsidi pemerintah. Apakah dari DP-nya atau bunga-nya. Sehingga, yang menyeleksi benar-benar bahwa MBR itu maksimum pendapatan adalah Rp7 juta. Itu tanggung jawab BTN harus ke situ," tutur dia. (ren)