Kepada Jokowi, Ketua Umum Kadin Curhat Bisnis BUMN 'Overlap'

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menghadiri acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2017. Namun, Jokowi tidak langsung memberikan sambutan, melainkan mendengarkan pendapat dari kalangan pengusaha. 

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani sebagai pembicara pertama menyampaikan keluh kesah pengusaha. Salah satunya adalah peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlalu jauh. 

"Di banyak kesempatan, Pak Presiden sampaikan, berikan kesempatan pertama pada pengusaha nasional, kalau enggak mampu baru BUMN. Tetapi, peran BUMN ini terlalu jauh Pak Presiden, jumlahnya 118, tapi sampai anak cucu cicitnya itu sampai 800. Dan itu banyak mengambil porsi swasta dan UMKM," kata Rosan dalam sambutannya di acara penutupan Rakornas Kadin, di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

Menurut Rosan, jatah bisnis kecil yang seharusnya menjadi porsi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) seharusnya bisa dilepaskan oleh BUMN. Peran BUMN yang 'overlap' ini menurutnya harus segera diluruskan.

"Katering dan cuci pakaian misalnya, itu diambil sama anak cicit usaha mereka. Ini kan jatah UMKM. Maka kami minta BUMN kembali ke core business-nya," kata dia. 

Rosan melanjutkan, hal lain yang jadi sorotan pengusaha adalah terkait sekuritisasi aset BUMN. Kadin sangat mendukung hal tersebut untuk dapat diperlebar lagi dan dapat diserap oleh sektor yang lain.

"Ini luar biasa, kami dari Kadin melihat langkah ini perlu diperlebar lebih jauh lagi dengan jual aset-aset BUMN, terutama infrastruktur yang sudah jadi, buat apa BUMN pegangin aset. Suruh jual, jual untung, aset yang sudah jadi seperti Jasa Marga, ngapain pegang jalan tol," kata dia.

Rosan pun menegaskan, sektor swasta mampu menyerap sekuritisasi aset atau pun penjualan aset yang dilakukan BUMN. Pemerintah pun akan mendapatkan pembiayaan lebih untuk membangun infrastruktur. 

"Setelah suruh jual siapa yang beli? Saya yakinkan pengusaha nasional mampu, dengan risiko jelas terukur, yakin pengusaha nasional bisa partisipasi. Enggak perlu asing untuk miliki aset-aset kita," tuturnya.