Tahun Ketiga Kabinet Kerja, Tak Ada Lagi Warga RI Kelas Tiga

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menegaskan, tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja akan tetap difokuskan untuk melakukam pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Presiden ingin, rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau terdepan, di kawasan terisolir dapat merasakan buah pembangunan.

“Kita sadar bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok Tanah Air. Kita menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya diwujudkan,” kata Jokowi, sapaan akrab Presiden, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.

Jokowi menginginkan, seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua dapat merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih, maupun pelayanan transportasi yang sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah yang jauh lebih maju.

Khusus timur Indonesia, Jokowi menginginkan agar masyarakat pegunungan Papua bisa menikmati harga bahan bakar minyak dan harga bahan pokok yang sama dengan wilayah lainnya. 

Kepala Negara tidak mau, wilayah timur Indonesia justru tidak dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang digencarkan pemerintah. “Kami ingin kualitas rakyat Indonesia semakin meningkat,” kata Jokowi.

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia telah meningkat menjadi 70,18 di tahun 2016, Presiden enggan berpuas diri. Menurutnya, perlu ada upaya konkret dalam menekan angka ketimpangan pendapatan, yang tercermin dari Indeks Gini Ratio yang saat ini masih berada pada posisi 0,393.

“Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga, karena semuanya ada warga negara Indonesia,” ujarnya. (mus)