Disuruh Jokowi, Sri Mulyani Ajukan Penghematan Rp363 Miliar

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan adanya perubahan dalam pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017. Porsi anggaran bendahara negara, dihemat sebesar Rp363,3 miliar.

Penghematan ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Seluruh penyelenggara negara, diharapkan melakukan efisiensi belanja barang.

“Kami mengambil langkah efisiensi belanja barang, sesuai dengan fungsi dan kewenangan. Anggaran yang direvisi menurun Rp363,3 miliar, dari total anggaran Rp40,7 triliun,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.

Ani mengungkapkan, penghematan tersebut mencakup program pemeliharaan gedung bangunan di Sekretariat Jenderal, sampai PCO penyelenggaraan perhelataan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasonal dan Bank Dunia tahun depan. Efisiensi pun mencakup seluruh Eselon I Kemenkeu.

Berdasarkan data bendahara negara, porsi anggaran Sekretariat Jenderal Kemenkeu dihemat Rp42,3 miliar, Inspektorat Jenderal Kemenkeu Rp2,8 miliar, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rp2,9 miliar, Direktorat Jenderal Pajak Rp170 miliar, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rp70,8 miliar.

Kemudian, Direktorat Jenderal Perimbangan Kemenkeu Rp3,9 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Rp2,7 miliar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu Rp29,1 miliar, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rp14,39 miliar.

“Sementara BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) sebesar Rp19,23 miliar, dan BKF (Badan Kebijakan Fiskal) sebesar Rp5,1 mlliar,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani tak memungkiri, porsi anggaran yang telah dialokasikan dalam pagu APBN 2017 memang terindikasi memiliki perencanaan yang masih belum optimal. Maka dari itu, efisiensi di pertengahan tahun memang mau tidak mau harus dilakukan.

“Sudah beberapa tahun ini kami lakukan secara konsisten. Tapi, dari pagu awal itu, kemungkinan masih ada sedikit lemak. Nah itu kami mantapkan lagi,” katanya.

Meski demikian, Askolani menegaskan, bahwa hal ini bukan berarti perencanaan anggaran yang dilakukan tiap penyelenggara negara tidak kredibel. Apalagi, lanjutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja memangkas porsi belanja barang yang terlalu berlebihan sesuai instruksi kepala negara.

“Kalau terlalu tajam motongnya, malah itu akan mengganggu kegiatan personal. Tahun lalu kita butuh penghematan harus masif, terpaksa kita tunda kegiatan. Sebab uangnya tidak ada, uangnya terbatas. Jadi penghematan ini kami optimalkan,” ujarnya.