Jokowi Kritik Kurangnya Koordinasi Pusat dan Daerah
- ANTARA FOTO/IORA Summit 2017/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menyentil keras koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembangunan. Belum ada sinergi kuat para pemangku kepentingan terkait, menjadi salah satu penyebab pembangunan yang sudah digenjot tidak menciptakan nilai tambah.
Sindirian itu dikemukakan Presiden, di hadapan ratusan pemimpin daerah yang menghadiri perhelatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017, yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 26 April 2017.
Presiden menginginkan, agar kejadian ini tidak terulang di masa depan.
"Ada waduk, tetapi tidak ada irigasi. Ada pelabuhan, tetapi tidak ada jalan. Itu tidak hanya satu dua. Artinya, tidak terkoordinasi dengan baik. Berarti, orientasinya hanya proyek yang tidak menghasilkan output apa-apa," ujar Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo.
Jokowi menilai, pembangunan infrastruktur di daerah yang tidak optimal, tercermin dari perencanaan proyek, yang selama ini tidak terfokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas. Menurutnya, dibutuhkan perencanaan yang jelas untuk mencapai suatu pembangunan, yang mampu menciptakan nilai tambah.
"Jadi, berilah prioritas pada apa yang dikerjakan. Jangan banyak-banyak. Di bawah tiga lebih baik, jangan semua jadi prioritas," katanya.
Melalui Musrenbangnas, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018, diharapkan menggunakan prinsip uang mengikuti program kerja, sehingga mampu menanamkan prioritas nasional dan program prioritas tahun 2018, dan memperkuat koordinasi antara Kementerian/lembaga, pusat, dan daerah. (asp)