Anies-Sandi, Jangan Lupakan Agenda Besar Pemerintah Pusat

VIVA.co.id – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan - Sandiaga Salahuddin Uno diharapkan menyelaraskan programnya dengan pemerintah pusat ketika resmi menduduki kursi nomor satu di Balai Kota. Program kedua pasangan, tentu sangat berperan besar menggeliatkan ekonomi daerah.

“Yang saya ingin tekankan, adalah bagaimana kepala daerah baru, tidak melupakan agenda besar dari pemerintah pusat,” tegas Ekonom PT Bank Permata Josua Pardede saat berbincang dengan VIVA.co.id, Jakarta, Jumat 21 April 2017.

Desentralisasi fiskal menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menggenjot perekonomian di daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, dana transfer daerah dan dana desa mencapai Rp765 triliun. Jumlah tersebut, bahkan lebih besar dibandingkan porsi belanja kementerian/lembaga yang hanya Rp764 triliun.

Alokasi yang digelontorkan pemerintah pusat, merupakan komitmen untuk membangun perekonomian daerah. Namun sayangnya, menurut Josua, meskipun alokasi transfer daerah dan dana desa setiap tahun meningkat, belum ada dampak yang signifikan terhadap ekonomi suatu daerah.

“Kita lihat, justru cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir. Harus lebih efisien lagi. Belanja produktif yang diutamakan, ketimbang belanja pegawai. Kita ingin, daerah bisa berkontribusi besar kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Maka dari itu, pemimpin baru di Ibu Kota diharapkan dapat menggunakan alokasi anggaran yang sudah diberikan, dengan sebaik-baiknya. Terutama, bagaimana menciptakan aktivitas ekonomi daerah, yang mampu memberikan dampak lebih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Waspadai Inflasi

Perkembangan Indeks Harga Konsumen atau inflasi menjadi salah satu yang dicermati oleh pemerintah maupun bank sentral tahun ini. Dampak penyesuaian tarif dasar listrik sebagai komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices), dikhawatirkan menekan laju inflasi pada tahun ini.

Josua meminta, pemimpin baru Ibu Kota nantinya bisa menjaga gejolak harga pangan yang terjadi di Jakarta. Sehingga, meskipun ada tekanan dari administered prices, terkendalinya harga pangan di daerah bisa mengkompensasi besaran tekanan yang akan diberikan kepada IHK tahun ini.

“Kami masih lihat beberapa isu di DKI seperti inflasi. Ini harus dikendalikan. Pengendalian inflasi menjadi pekerjaan rumah yang dilakukan pemimpin baru,” ujarnya. (hd)