Bapertarum PNS Melebur ke BP Tapera

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id

VIVA.co.id – Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang digawangi oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Otoritas Jasa Keuangan, hari ini menggelar rapat perdana tindak penyelenggaraan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menjadi salah satu anggota Komite Tapera menjelaskan, selain untuk menjalankan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, komite ini akan mengawal masa transisi atas penggabungan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bapertarum-PNS, ke dalam BP Tapera.

"Komite Tapera dalam rapat tadi telah membahas secara keseluruhan, mengenai bagaimana proses transisi ini harus dilakukan, supaya mandat undang-undang bisa dijalankan," kata Sri Mulyani di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat, Selasa 4 April 2017.

Menteri yang disapa Ani itu menjelaskan, dengan penggabungan Bapertarum-PNS ke dalam BP Tapera, nantinya dari sisi neraca keuangan hingga ke aspek fungsi Bapertarum-PNS juga akan dimasukkan ke dalam BP Tapera.

Oleh karena itu, Ani mengaku jika dalam rapat perdana ini semua pihak terkait juga telah ikut membahas mengenai komposisi personel dari BP Tapera itu, serta langkah awal pembentukan pansel guna melakukan seleksi dan perekrutannya.

"Dan bagaimana kita akan membentuk pansel untuk merekrut BP Taperanya itu sendiri, berapa jumlahnya, bagaimana komposisinya, dan lain-lain," kata Ani.

Dia menjelaskan, saat ini Komite Tapera masih dalam upaya mempersiapkan sejumlah hal, seperti misalnya soal persiapan proses transisi Bapertarum ke BP Tapera, bentuk organisasi sekretariatnya. Bahkan, sampai mengenai berapa besar saham awal yang dibutuhkan untuk pembentukan BP Tapera ini secara solid.

"Sehingga kita memiliki kejelasan, baik dari sisi jumlah asetnya atau pun mengenai berapa jumlah tenaga kerjanya," kata Ani.

"Kalau Bapertarum sendiri kan sekarang memiliki 68 orang. Nah, itu nanti apakah semuanya akan dimasukkan, berapa jumlah yang dibutuhkan, lebih banyak atau lebih sedikit. Lalu, fungsinya akan seperti apa, dan aset awalnya harus berapa," ujarnya. (art)