Pemerintah akan Bentuk Konsorsium Industri Energi

VIVA.co.id – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, melakukan kunjungan kerja ke pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau uji coba operasi sinkronisasi PLTP tiga megawatt, dengan jala-jala PT Perusahaan Listrik Negara.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Unggul Priyanto, mengusulkan agar pemerintah membentuk konsorsium industri dalam negeri, yang beranggotakan berbagai industri dan lembaga litbang terkait, untuk membangun industri PLTP di Tanah Air.

"Dengan konsorsium itu dukungan dananya, pasarnya akan lebih terarah. Apek perencananaan, pelaksanaan dan pengendaliannya terintegrasi," ujar Unggul di Kamojang, Selasa 28 Februari 2017.

Menurut Unggul, nantinya konsorsium itu juga akan bisa didukung oleh Konsorsium Riset Nasional, yang sudah dibentuk oleh litbang pemerintah dan universitas di bawah koordinasi Kementerian Risetdikti

"Kebutuhan konsorsium industri nasional akan didukung semuanya. Konsorsium itu akan mempercepat pengembangan industri energi panas bumi, demi ketahanan energi nasional," ungkap Unggul.

Menanggapi usulan itu, Menteri Risetdikti, Muhammad Nasir, pun menyanggupi akan membentuk konsorsium tersebut. Sejumlah Kementerian pun akan dilibatkan guna membahas pembentukan konsorsium.

"Soal nama konsorsium nanti. Apakah institut atau apa lainnya akan kami bicarakan, karena ini untuk menghubungkan hulu dan hilir. Hulu bidang risetnya, hilir adalah penerapannya," kata Nasir.

Nasir berujar, pihaknya akan mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan semua pihak terkait untuk mewujudkan listrik dari sumber energi geothermal atau panas bumi.

"Ini konsen kami yakni, energi terbarukan. Ini juga untuk menindaklanjuti keinginan DPR dan Kementerian ESDM untuk membangun industri geothermal di Indonesia sebagai energi terbarukan," ujar dia.

Ia pun juga mendorong, kapasitas listrik yang dihasilkan prototype PLTP sebesar tiga MW yang digunakan BPPT bisa ditingkatkan menjadi lima atau sepuluh MW, dan seterusnya.

"Kita uji, potensi kita 29 ribu MW. Kita baru gali 1.500 ribu MW jauh dari kurang. Kita ada kemampuan, energi terbarukan akan jadi fokus utama riset-riset yang kami kembangkan," ujar dia.

Regulasi Penting

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Agus Hermanto mengatakan bahwa regulasi pembentukan konsorsium, yang disanggupi Nasir, penting. Sebab, terkait dengan banyak hal seperti sistem penganggaran dan lain sebagainya.

"Walaupun kita dapat hibah dari Bank Dunia US$300 juta. Itu hibah negara maju untuk menjaga lingkungan dunia. Tapi tetap perlu regulasi, ada lembaganya yang jelas, kalau menggunakan anggaran APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) bisa dipertanggungjawabkan," ujar Agus.

Politisi Partai Demokrat tersebut berujar, semua pihak sepakat untuk mendorong peningkatan energi terbarukan dari panas bumi. Sebab, pemanfaatan sumber panas bumi dalam negeri baru sebesar lima persen.

"95 persennya harus kita kejar. Untuk itu perlu meningkatkan sarana dengan konsorsium itu. Kami percayakan kepada Kemenristek karena punya kewenangan di situ," kata Agus. (ren)