KPR di Jakarta Bisa Angsur Rp15 Ribu/Hari Mulai April 2017

VIVA.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengapresiasi program Kredit Pemilikan Rakyat Mikro yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara. Fasilitas itu diberikan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja informal.

Setelah diluncurkan perdana di Kota Semarang, Jawa Tengah, skema KPR untuk pekerja tak tetap dengan angsuran sistem harian Rp15 ribu dan bunga satu persen untuk pembeli pertama ini akan hadir di DKI Jakarta.

"Ini program yang sangat didorong pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla dalam rangka pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan. Sekarang Jawa Tengah dan April mendatang di DKI Jakarta, " kata Basuki, Sabtu, 25 Februari 2017.

Basuki meminta, agar program ini turut diakomodir skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Fasilitas dengan bantuan uang muka Rp4 juta dari pemerintah ini, sebelumnya khusus diberikan warga dengan gaji Rp4 juta sampai Rp7 juta.

"Karena akad kredit, dibantu program bersama Bank Dunia. Kemarin kita baru selesai negosiasi. Maka untuk MBR akan diterapkan. Jadi adil untuk semua kalangan, " tutur Basuki.

Selain itu, Basuki mengusulkan agar penerima manfaat KPR ini pun bisa menjangkau profesi lain, seperti di bidang jasa. Di mana untuk program awal dikhususkan bagi UMKM seperti Asosiasi Pedagang Mie Bakso di Indonesia dengan jumlah mencapai satu juta orang.

"Ada bidang jasa persatuan pemangkas rambut, serta jasa lain harus bisa merasakan penyediaan pelayanan perumahan ini, " katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN, Maryono menargetkan, sebanyak 6000 unit rumah yang dibangun untuk program ini. Khusus jutaan Asosiasi Pedagang Mie Bakso di Indonesia akan diakomodir secara bertahap.

"Awal baru kita berikan 300 pedagang di Semarang. Yang kedua nanti kita akan kita kumpulkan di Jakarta, lalu Jawa Timur," katanya.

Pihaknya pun mengaku siap jika penerima KPR Mikro ini diakomodir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Termasuk mengakomodir masyarakat yang bekerja di bidang jasa, seperti tukang pangkas rambut, tukang ojek online hingga bidang jasa lainnya.

"Jadi bunganya bisa turun. Lalu diberikan uang mukanya. Intinya realisasinya bisa membantu masyarakat kecil dengan pendapatan tidak tetap ini, " ujarnya.

Pihaknya menargetkan anggaran sekitar Rp3,6 triliun dalam program ini. Jumlah itu didapat dari 60 juta unit dikalikan harga Rp75 juta per rumah untuk warga dengan penghasilan tetap yang ada saat ini.

"Nilainya tak begitu banyak, namun setidaknya bisa memberikan pemenuhan perumahan yang berkeadilan. Artinya kita mengurangi gap masyarakat atas dan bawah, " ujarnya.