Proyek Pembangunan Transportasi Massal Hanya Melirik Bisnis?

VIVA.co.id – Pembangunan moda transportasi massal seperti Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT), dinilai masih belum berpihak pada masyarakat kecil, utamanya di kota besar seperti DKI Jakarta.

Pakar Transportasi PT Jasa Marga, Irwan Prasetyo, mengatakan, hal ini disebabkan dalam perencanaan pembangunan moda transportasi itu, para perencananya hanya melihat dari aspek bisnis semata, tanpa melihat masalah sosial di masyarakat yang menjadi target sebenarnya dari program tersebut.

"Konsep perencanaan transportasi itu biasanya hanya melihat visible atau tidak, terutama dari kaca mata bisnis. Jadi cara melihatnya itu hanya dari sisi mana yang akan meraih penumpang yang besar saja," kata Irwan dalam acara diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 24 Februari 2017.

Hal itu menurutnya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya pembangunan moda transportasi massal tersebut.

"Nah, di situ peran keberpihakan bisa masuk, mengenai koridor dan jalur mana saja yang harus dibuka. Di sinilah perlunya pembentukan sebuah badan yang bisa mengakomodir suara-suara dari bawah," kata Irwan.

Irwan mengaku paham mengapa sudut pandang dalam pembangunan moda transportasi massal semacam itu, kerap dilihat dari aspek bisnis semata. Besarnya dana yang dibutuhkan dan keterlibatan pengusaha-pengusaha pencari rente, serta minimnya ide yang berorientasi pada masyarakat kelas menengah ke bawah, membuat proyek-proyek pembangunan moda transportasi massal itu kerap menjadi ajang mencari profit semata bagi sejumlah pihak.

"Dengan modal besar, mereka mikirnya dari mana balikin modal ini. Kapitalis itu kejam, karena pelakunya hanya akan memikirkan profit saja tanpa melihat apa kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya," kata Irwan.

"Memang susah melihat kendala semacam ini, akibat adanya perbedaan pandangan dan kepentingan. Tapi kita perlu mendorong agar hal-hal semacam ini bisa lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah ke depan," ujarnya. (one)