Palapa Ring Butuh Rp5,1 Triliun, Diharapkan Kelar 2019

VIVA.co.id – Guna memperlancar layanan akses telekomunikasi di kawasan Timur Indonesia, pemerintah membangun kabel serat optik sepanjang ribuan meter dengan nama proyek Palapa Ring Paket Timur. Kabel yang akan dipasang, akan membentang dari Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Tanah Papua. Hal itu diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara. 

"Palapa Ring Paket Timur ini akan membentang dari NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan menjangkau 35 kabupaten-kota yang panjangnya sekitar 8454 meter," ujar Rudiantara kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Jalan Soa Siu Dok II Jayapura. 

Menurut Menkominfo, proyek Palapa Ring merupakan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan berbasis kewajiban pelayanan universal (KPU). 

"Masyarakat di wilayah Indonesia Timur pada akhirnya akan mendapatkan akses komunikasi yang sama baiknya dengan masyarakat Indonesia di bagian Barat atau pada kisaran 7 Mbps," jelasnya.

Manfaat lain yang bisa diperoleh masyarakat melalui proyek Palapa Ring paket Timur ini yaitu, harga layanan telekomunikasi dapat menjadi lebih murah bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur, meningkatkan pendidikan melalui fasilitas internet dan dapat membuka peluang bisnis baru bagi industri Usaha Kecil Menengah (UKM) di daerah pelosok.Selain itu, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis digital.

Untuk pembangunan proyek Palapa Ring paket Timur, kata Rudiantara, akan mulai dikerjakan tahun ini dengan biaya Rp5,1 triliun. "Kami harapkan dalam 2 tahun proyek sudah tuntas, dan masyarakat sudah menikmatinya” ujarnya. 

Namun, Rudiantara meminta dukungan kepala daerah di Kawasan Timur Indonesia, terutama yang dilewati kabel serat optik.

"Saya dengar ulayat di Papua itu sangat mahal, nah bagaimana peran dan tugas kepala daerah supaya nanti tidak ada klaim hak ulayat, supaya pembangunan bisa berjalan dengan baik, karena kita menargetkan tahun 2019 proyek ini akan selesai," kata dia.   

Gubernur Papua Lukas Enembe sangat mendukung proyek Palapa Ring Paket Timur.

"Proyek ini merupakan proyek strategis nasional dan ini bukti perhatian presiden bagi Papua, tinggal bagaimana peran para kepala daerah untuk memastikan tidak ada klaim hak ulayat nanti saat pembangunan mulai dilakukan," kata Enembe.

Ia mengatakan, jika proyek Palapa Ring telah diefektifkan di Papua, pemerintah Papua akan bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk menyaring informasi-informasi apa saja yang bisa disebarluaskan, hal ini bertujuan untuk menekan kasus kriminal di Papua.

Proyek Palapa Ring yang merupakan kerja sama pemerintah dan KPBU dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha.

Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Skema ini diklaim risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK atau Kominfo.