ESDM: PLN Harus Efisien agar Harga Listrik Murah
- ANTARA FOTO/Saptono
VIVA.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong Biaya Pokok Produksi (BPP) kelistrikan khususnya dari Energi Baru dan Terbarukan dapat ditekan agar harga listrik ke masyarakat dapat dijual dengan lebih murah. Stakeholder yang paling berperan dalam hal ini tentunya adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan, pemerintah akan mendorong PLN untuk dapat melakukan efisiensi dalam rangka menciptakan BPP yang kompetitif, hingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat. BPP sendiri memang ditetapkan oleh Menteri ESDM, namun usulannya disampaikan oleh PT PLN.
“PLN harus efisien karena nanti harus (berperan) menjaga BPP (agar tidak mahal),” ujar Jarman dalam konferensi pers sosialisasi Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 20 Februari 2017.
Ia menuturkan, ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penetapan BPP baik dari internal maupun eksternal. Jika secara internal adalah bahan bakar minyak dan pelumas serta pembelian tarif listrik dan sewa pembangkit. Sementara, untuk faktor eksternal adalah pemeliharaan, kepegawaian, penyusutan aktiva tetap, bunga pinjaman dan administrasi.
"Tarif listrik harus kompetitif. Bagaimana listrik itu kualitasnya yang baik dan harga yang wajar sesuai dengan struktur tarif yang berlaku," ujarnya menjelaskan.
Sementara, Direktur Panas Bumi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Yunus Saefulhak mengatakan, pihaknya sangat mendorong implementasi peningkatan EBT sebagai sumber energi yang tertuang dalam Permen 12 Tahun 2017 demi menciptakan harga jual listrik yang kompetitif dan dalam batas kewajaran.
Untuk ke depannya, kata dia, konsentrasi wilayah pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) akan di geser ke wilayah Tengah dan Timur Indonesia. Sebab, potensi sumber daya untuk EBT masih banyak untuk wilayah Indonesia tengah dan timur. “Ke depan kami mengarahkan proyek-proyek EBT ke Indonesia Timur masih ada peluang sekitar 209,6 GW,” kata Yunus.
Menurut data Kementerian ESDM, rata-rata BPP setempat di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur sudah melebihi dari BPP Nasional. Seperti di sebagian wilayah Sumatera Utara, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Papua yang rata-rata BPP setempat di rentang sekitar US$7,7-16,9 sen per kWh.
“Ini menunjukkan bahwa peluang investasi EBT terbuka dan ekonomis,” katanya. (mus)